Armida Akui karena Campur Harta Suami
Tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kemarin (10/2) melaporkan harta kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengumumkan ke publik. Mereka adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Saat ini, masyarakat masih disibukkan oleh polemik dan perhatian pada bagaimana kesimpulan akhir Pansus DPR dalam kontroversi kasus pemberian dana talangan (bail out) Bank Century Rp 6,7 triliun.
Daerah-daerah di Tanah Air didorong untuk menciptakan zona antikorupsi pada unit-unit pelayanan serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Unit-unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat itulah yang disinyalir menjadi tempat praktik korupsi terbesar di daerah.
Wacana agar pelaku pelanggaran pajak diusut secara hukum karena telah menimbulkan kerugian negara dan ketidakadilan dalam masyarakat perlu disambut dengan baik. Tidak kurang, hal ini mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam konteks lebih luas, harapan Presiden perlu diletakkan secara proporsional.
Myra Diarsi Akan Menggugat Ketua LPSK
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (nonaktif) I Ktut Sudiharsa terindikasi sebagai makelar kasus. Dia juga diduga melanggar kode etik, antara lain membocorkan informasi rahasia tentang status buron Anggoro Widjojo kepada Anggodo Widjojo.
Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, M Romahurmuziy, menilai, Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan target keuntungan yang rendah untuk Bank Century. Bank Century kini berganti nama menjadi Bank Mutiara.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa I Ktut Sudiharsa, komisioner nonaktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain I Ktut, KPK berencana memeriksa Myra Diarsi, komisioner lainnya. “Keduanya diperiksa terkait kasus Anggodo Widjojo,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi kemarin.
Wali Kota Madiun periode 2004-2009, Djatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya, kemarin mulai menjalani persidangan di pengadilan negeri setempat. Dia didakwa menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002, 2003, dan 2004, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 8.342.241.300.
Dua anggota Dewan asal PKNU ditahan.
Sidang kasus penyelewengan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp 13 miliar dengan terdakwa mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur Fathorrasjid di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin memunculkan kesaksian menarik. Para penerima hibah mengaku dana yang diterimanya dipotong hingga 75 persen oleh terdakwa.
Permintaan maaf Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Ferry Wibisono dinilai tak cukup untuk menghapus pelanggaran kode etik yang ia lakukan. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, harus ada sanksi tegas, bahkan hingga pemecatan. ”Tidak ada toleransi, permintaan maaf tak cukup,” kata Emerson saat dihubungi kemarin. Aktivis pegiat antikorupsi itu menyatakan, ICW akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap KPK jika minggu ini tak segera memberikan sanksi kepada Ferry.
