Para tahanan kasus korupsi kini tak harus berjejal dengan tahanan lain. Menkum dan HAM Patrialis Akbar kemarin (27/4) meresmikan Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Khusus Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta. Itu adalah tahanan khusus pidana korupsi pertama di Indonesia.

Menurut Patrialis, pembangunan rutan itu tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan dan fasilitas khusus bagi tahanan korupsi. ''Yah, paling dikasih sebuah TV. Itu juga buat rame-rame biar mereka tidak terisolasi,'' katanya ketika meresmikan rutan khusus koruptor tersebut.

Hari Ini Polri Periksa Asnun dan Panitera PN Tangerang
Target Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menuntaskan penanganan mafia pajak dalam pekan ini memaksa penyidik Polri bekerja ekstrakeras. Setelah menyebut sindikat pajak melibatkan lima kelompok mafia, hari ini polisi akan memeriksa hakim dan panitera yang diduga tersangkut kasus Gayus Tambunan itu.

Sebanyak 33 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari lintas fraksi dan komisi mengajukan penangguhan penahanan bagi Mukhamad Misbakhun. Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak dan Zainudin Paru, kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Selasa (27/4) malam.

Secara sistem, saat ini Pengadilan Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan dan juga berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, tunggakan perkara sudah terlalu banyak. Karena itu, sistem dan sumber daya manusia di Pengadilan Pajak perlu dibenahi.

”Tunggakan perkara hampir 10.000. Itu perlu dicari jalan keluar,” kata Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana seusai berkunjung ke Pengadilan Pajak, Jakarta, Selasa (27/4).

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kembali menjadi tersangka menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan praperadilan Anggodo Widjojo. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan kejaksaan tidak sah dan memerintahkan agar perkara Bibit-Chandra dilimpahkan ke pengadilan.

Hamka Yandhu: DPR Biasa Terima Suap

Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi kecewa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang gagal menghadirkan Nunun Nurbaeti di persidangan. Nunun adalah saksi kunci kasus suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

Presiden Tak Mau Komentari Pemeriksaan Kasus Bank Century

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan untuk meminta keterangan Boediono dan Sri Mulyani Indrawati terkait perkara Bank Century, Kamis (29/4). Untuk Boediono, KPK berencana ke Kantor Wakil Presiden. Sri Mulyani diminta datang ke Kantor KPK.

”Kami mengusulkan pemeriksaan pada 29 April 2010. Surat sudah kami kirim tanggal 23 April lalu. Kami cek suratnya sudah diterima,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, Selasa di Jakarta.

Majelis Kehormatan Etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tengah meneliti rekam medik Nunun Nurbaetie, yang diduga tokoh kunci pembagian cek pelawat ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam pengusutan kasus-kasus kehutanan. "Akan kami bantu," katanya kepada Tempo kemarin.

Tentang bantuan yang akan diberikan, Hadi menolak memberi penjelasan. "Nanti, kalau Satuan Tugasnya sudah ke sini," katanya. Hadi menambahkan, pihaknya terbuka dan siap membantu dalam penyediaan dokumen atau data yang diperlukan.

Kolega Misbakhun datang menyatakan dukungan.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tadi malam menahan Mukhamad Misbakhun, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat. "Ya, beliau ditahan karena alasan subyektif penyidik," kata pengacara Misbakhun, Zainudin Paru, melalui pesan pendek.

Zainudin menuduh polisi mengabaikan segala perikatan perdata yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Karena hanya mengejar target untuk menjerat pidana seorang inisiator (kasus) Century," ujar Zainudin.