Press Release KAKP (Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan)

Kejati DKI Jakarta tidak menunjukkan transparansi perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOS, BOP dan Block Grant di SDN RSBI 012 Rawamangun. Padahal, Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Yoseph Eddy, pernah berjanji akan meningkatkan speed kejaksaan dalam menangani kasus ini. Selain itu, pihak Kejati juga berjanji transparan (bahkan memberikan no hp untuk bisa dihubungi) dan segera menyelesaikan penyidikan kasus ini.

TRANSPARANSI Internasional Indonesia (TII) baru saja melansir hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2010.

Hasilnya bisa dikatakan mengecewakan. Sebab, nilai terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Skor yang diperoleh Indonesia hanya 2,8 poin atau sama dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Indonesia berada di peringkat ke-110 di antara 178 negara dunia yang disurvei.

Dengan peringkat itu, Indonesia hanya disejajarkan dengan negara seperti Bolivia, Gabon, Kepulauan Solomon, dan Kosovo.

Rasanya sulit, kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin, mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat hukum manakala aparatur penegak hukumnya sendiri tidak berlaku tertib dan taat hukum. Sebab, sesuai dengan petuah orang-orang bijak, sapu yang kotor tidak bisa membuat lantai bersih. Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari aparatur penegak hukum, malah merupakan lini terdepan dari sistem penegakan hukum di Tanah Air.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad diseret-seret dalam kasus korupsi pergeseran anggaran Kabupaten Bone Bolango. Ismet Mile, mantan Bupati Bone Bolango, yang ditahan jaksa, kemarin meminta agar Fadel diperiksa dalam dugaan korupsi sekitar Rp 19,5 miliar itu.

Kuasa hukum Ismet, Firmansyah Stenly, mengatakan, saat menjabat Gubernur Gorontalo, Fadel mengeluarkan izin prinsip yang menyetujui bupati menunjuk langsung perusahaan rekanan dalam penanggulangan bencana. Karena surat itu, "Fadel mesti diperiksa," kata dia.

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung batal memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Yusril Ihza Mahendra, kemarin.

Pelaksana tugas Jaksa Agung, Darmono, mengatakan tak tertutup kemungkinan Kejaksaan akan menangkap Yusril karena mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu membatalkan dua pemeriksaan terakhir. Namun, di saat yang sama, Yusril memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan menghadiri sidang uji materi Undang-Undang Pengajuan Saksi Meringankan di Mahkamah Konstitusi.

Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan perkara Gayus Halomoan Tambunan, pernah meminta bekas pegawai pajak itu membelikannya Honda Jazz. Permintaan itu terungkap saat Asnun menjadi saksi di persidangan Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Penyidik bisa bertindak obyektif jika ada dukungan politik."

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menagih komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan kasus pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). "Dimensi politik kasus ini sangat mempengaruhi penyelesaiannya," kata Adnan kepada Tempo kemarin.

Penyidikan kasus pidana pajak Bumi Resources dilanjutkan.

Pengadilan Pajak memutuskan menolak gugatan PT Bumi Resources Tbk, salah satu anak perusahaan Grup Bakrie, terhadap Direktorat Jenderal Pajak mengenai keluarnya surat perintah penyidikan pajak mereka. Atas dasar putusan ini, Ditjen Pajak melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan pidana pajak kelompok usaha Bakrie tersebut.

Hakim konstitusi Akil Mochtar meragukan obyektivitas Refly Harun sebagai ketua tim investigasi internal untuk menyelidiki dugaan adanya mafia kasus di tubuh Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai pengamat, Refly terkadang juga berperan sebagai kuasa hukum pihak-pihak yang beperkara, termasuk perkara sengketa pemilu kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat diminta lebih memprioritaskan fungsi legislasi mengingat masih rendahnya realisasi target Program Legislasi Nasional 2010. Selama sepuluh bulan, DPR baru menyelesaikan enam undang-undang prioritas.