Fenomena globalisasi menjadi hal yang terhindarkan dalam segala sektor kehidupan berbangsa. Secara lebih spesifik, proses tersebut sangat menentukan karakter pembangunan di setiap negara.

Jika sebelumnya pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi nasional, pada era globalisasi ini setiap pembangunan didorong untuk menjadi bagian yang integral dari pertumbuhan ekonomi global. Dalam hal ini negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pembangunan,tetapi telah terkoneksi pada keterlibatan sektor privat.

Buruknya manajemen bus Transjakarta membuat para penggunanya mengeluh. Pelanggan mempertanyakan pengelolaan pendapatan dari penjualan tiket dan dana subsidi pemerintah daerah.

Tangkap Nazaruddin. Usut pelaku penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkun. Terapkan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah menjamin agenda pemberantasan korupsi secara nasional. Saya (SBY) sangat adil dan tidak ragu-ragu dalam pemberantasan korupsi. Katakan tidak pada korupsi!

Ada banyak lagi instruksi, slogan, pidato, dan pernyataan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—sebagai kepala negara dan pemerintahan ataupun bagian dari partai politik—yang semakin hari semakin jauh panggang dari api.

Press Release

Terobosan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menciptakan transportasi publik yang aman, cepat dan nyaman dengan melahirkan bus transjakarta (busway) patut di apresiasi. Untuk mengatur operasionalisasi bus transjakarta, Pemda DKI Jakarta kemudian membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai unit pelaksana teknis dinas perhubungan provinsi daerah khusus jakarta.

Tingginya biaya pendidikan terjadi karena korupsi sudah sedemikian menggurita. Sekolah berupaya menghimpun dana dari orangtua siswa untuk membiayai sistem yang korup.

(Kasus SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, SMAN 70 RSBI Jakarta dan SD 012 RSBI Rawamangun Jakarta, SMPN 1 RSBI Cikini)

Press Release: KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Eksekusi mantan Kepala Balai Karantina Hewan Sulawesi Selatan, I Wayan Stapa, hingga saat ini belum dilakukan. I Wayan, yang kini menjabat sekretaris daerah di Bangli, Bali, adalah terpidana kasus korupsi tukar guling tanah pada 1996. "Kami masih mencari kejelasan tentang memori kasasi terdakwa," kata juru bicara pengadilan, Makmur, kemarin.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulukumba Ruslan Muin mengatakan kerugian negara dalam kasus korupsi pengurangan berat pin emas milik 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba ternyata lebih besar. Hal tersebut berdasarkan penghitungan Pegadaian Makassar.

Semula, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Daerah Bulukumba, disebutkan bahwa kerugian negara akibat berkurangnya berat pin emas berjumlah Rp 24 juta. Kejaksaan kemudian melakukan pengecekan harga kepada Pegadaian Makassar sebagai saksi ahli. Hasilnya, angka yang didapatkan Pegadaian lebih tinggi.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta bertanggung jawab atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai kini belum jelas penyelesaiannya. "Kalau mandek, kan berarti mesinnya ada yang tidak jalan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, saat dihubungi kemarin.

Anggota Komisi Hukum DPR ini mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus-kasus yang mandek di kepolisian. "Kalau Polri memang tak sanggup, KPK harus mengambil alih. Kalau Polri masih sanggup, ya, KPK harus mengawasi," dia menuturkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Muhammad Sofyian, sebagai tersangka dalam kasus korupsi berbagai proyek pengadaan barang dan perjalanan dinas pada tahun anggaran 2009.

"KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan kasusnya ke penyidikan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin.