Pendidikan kita memang kusut. Begitu banyak masalah dunia pendidikan yang dapat kita sebutkan. Mutu pendidikan dan kualitas universitas kita, dalam laporan beberapa lembaga internasional menempati peringkat bawah. Begitu pula landasan dan arah tujuan pendidikan, perlu kita pertanyakan. Ungkapan ganti menteri ganti kurikulum rasanya biasa kita dengar.
Untuk mengevaluasi keluar masuknya subsidi dana di sekolah yang masuk dari pusat, provinsi, pemkab atau pun dari masyarakat dan orang tua murid, perlu adanya tim khusus yang independen untuk mengaudit RAPBS.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Imam Utomo telah mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap 44 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo berkaitan kasus dugaan korupsi senilai Rp21,9 miliar.
Sekretaris KPUD Kabupaten Cirebon Soenadi diduga menjual 140 ton surat suara bekas pemilu legislatif, ke pengusaha limbah seharga Rp100 juta. Bersama dengan dua anggota KPUD Kabupaten Cirebon, saat ini Soenadi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
KPU memperpanjang batas waktu penyerahan hasil audit dana kampanye partai politik hingga 27 Juli. Pasalnya, hingga kemarin, baru tujuh parpol yang menyerahkan hasil audit dana kampanyenya pada pemilu legislatif April lalu.
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi--biasa disingkat KPK--dalam waktu dekat ini akan membawa kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh ke proses penuntutan di pengadilan.
Sepuluh hari berselang sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden memberhentikan sementara Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh, akhirnya Senin (19/7) Presiden Megawati Soekarnoputri berbicara dan mengeluarkan keputusan.
Sampai dengan Selasa (20/7), dari 24 partai politik peserta pemilu legislatif, sebanyak 17 parpol masih belum menyerahkan hasil audit laporan dana kampanye pemilu legislatif. Padahal, seharusnya hasil audit dana kampanye pemilu legislatif itu sudah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya 12 Juli.
Pemerintah diharapkan memberikan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu laporan dari daerah mengenai penggunaan anggaran pemilu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan penggunaan dana pemilu dari APBD tersebut merupakan bagian utuh dari laporan penyelenggaraan pemilu yang disusun oleh KPU.
