Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah hakim ad hoc untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh.
Majelis hakim kasasi telah memutus perkara korupsi bekas Wakil Presiden Direktur PT Bank Aspac Hendrawan Haryono satu tahun lalu, tepatnya 2 Juli 2003. Terdakwa Hendrawan dinyatakan bersalah dan dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta atau tiga bulan kurungan jika tidak membayar denda.
Desas-desus itu akhirnya terjawab. Penyidikan atas kasus pidana korupsi yang melibatkan pengusaha nasional Sjamsul Nursalim dihentikan. Jaksa Agung M.A. Rachman mengumumkan penghentian penyidikan itu di sela-sela acara peringatan Hari Adhyaksa ke-44 di Kejaksaan Agung kemarin.
Majelis hakim kasasi telah memutus perkara korupsi bekas Wakil Presiden Direktur PT Bank Aspac, Hendrawan Haryono satu tahun lalu. Tepatnya, 2 Juli 2003. Terdakwa Hendrawan dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama empat tahun dan denda Rp 500 juta, atau tiga bulan kurungan jika tidak membayar denda.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak akan campur tangan dan tidak akan ikut melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp 18,12 miliar di DPRD Sulsel. Pasalnya, sejak awal pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Kejaksaan hanya menunggu hasil penyidikan polisi dan siap melanjutkannya dalam kapasitas sebagai penuntut umum.
Kejaksaan Negeri Ciamis, akhirnya menyelesaikan proses penyidikan kasus penyalahgunaan anggaran keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ciamis tahun 2001-2002 senilai Rp 5,2 miliar. Direncanakan, minggu depan berkas perkara kasus tersebut sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk disidangkan.
Substansi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 dikritik oleh ahli hukum tata negara, Satya Arinanto, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, Hendardi. Keduanya menilai inpres itu akal-akalan. Namun, anggota DPR dari PDI-P, Trimedya Panjaitan, membantah bahwa inpres tersebut hanya akal-akalan dari Presiden Megawati Soekarnoputri.
Presiden Megawati Soekarnoputri meminta korps kejaksaan tidak berkecil hati menghadapi banyaknya kritik terhadap kinerja kejaksaan selama ini. Sebaliknya, Presiden justru meminta kejaksaan menjadikan hal itu sebagai bahan untuk melakukan perbaikan ke dalam organisasi, doktrin, dan tata kerja korps kejaksaan.
Keputusan Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap konglomerat hitam Sjamsul Nursalim dinilai salah seorang tim sukses Megawati Soekarnoputri, Tjahyo Kumolo sebagai bagaian dari proses penegakan hukum. Ini komitmen Presiden Megawati dalam proses penegakan hukum, kata Kumolo kepada Tempo News Room, Kamis (22/7) malam.
Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tanggal 13 Juli 2004 diam-diam telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Syamsul Nursalim, tersangka kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan ke Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp10,09 triliun. Proses Penyidikan Syamsul Nursalim telah di SP3, dengan alasan adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN.