Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan penyimpangan berupa unsur melawan hukum dalam proyek pengadaan surat suara pemilu legislatif tahun 2004. Namun, KPK masih terus menyelidiki unsur kerugian negara dalam proyek ini.
Koordinator Forum Masyarakat Bontang Peduli BUMN Firdaus M. menyatakan, informasi yang disampaikan dalam buku merah korupsi PKT menjadi bukti parahnya manajemen di Pupuk Kaltim sejak dulu. Sehingga, tidak heran banyak kalangan yang menyebutkan bahwa image BUMN selalu akrab dengan isu korupsi.
Kasus korupsi di PT Pupuk Kaltim (PKT) mulai diselidiki Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor). Saat ini, tim penyelidik sedang mencari sejumlah dokumen yang menguatkan adanya perbuatan melawan hukum di BUMN itu.
Setelah memeriksa mantan Gubernur Sulawesi Utara AJ Sondakh dan sedikitnya 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan anggota DPRD Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulut terkait dengan dugaan penyimpangan pembelian 45 mobil dinas (mobnas) untuk pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut kini mengincar mantan Pejabat Gubernur Sulut Lucky Harry Korah. Tim Pemeriksa Polda Sulut menyampaikan sedikitnya 50 pertanyaan kepada AJ Sondakh.
Kata maaf merupakan ungkapan penyesalan mendalam atas (satu) tindakan yang tidak disukai atau melukai, minimal menyusahkan orang lain. Orang sadar akan tindakan yang keliru. Karena itu, terkandung pula tekad untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.
Ada kejutan lagi pada pengungkapan kasus pembobolan Bank BNI Rp 1,3 triliun. Salah seorang buron kasus itu, Maria Pauline Lumowa, menyurati Kapolri Jenderal Sutanto. Isi suratnya, dia bersedia bersikap kooperatif membantu penyidik mengungkap aktor di balik skandal perbankan itu.
Beddu Amang bisa bernapas lega. Demi alasan kesehatan, mantan Kabulog pada era Soeharto yang menjadi terpidana empat tahun kasus korupsi tukar guling (ruilslag) Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS) Rp 95,4 miliar itu batal dipindahkan ke Nusakambangan.
Kenaikan anggaran lembaga kepresidenan yang mencapai 57 persen -dari Rp 727 miliar dalam APBN 2005 menjadi Rp 1,147 triliun dalam APBN 2006- lolos mulus.
Pemerintah dinilai gagal menyosialisasikan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) kepada masyarakat. Buktinya, mayoritas orang tua murid tidak tahu keberadaan dan fungsi BOS.
