Meski Khairiansyah Salman ditetapkan Kejari Jakarta Pusat sebagai tersangka penerima suap dana abadi umat (DAU), Integrity Award yang baru diterimanya tidak serta merta dicabut. Hal itu harus diputuskan kantor pusat Transparency International (TI) di Berlin, Jerman.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Kejagung berinisial S hingga tadi malam dikabarkan diperiksa di Mabes Polri. Pemeriksaan itu diduga terkait dengan kasus pembobolan BNI. Namun, tak satu pun pejabat Mabes Polri yang bersedia memberikan kepastian informasi tersebut.

Banyak yang khawatir jika pengusaha yang menjadi penguasa atau pejabat publik tetap ber-

Koordinator Divisi Politik ICW Fahmy Badoh khawatir bila bisnis pejabat tidak dibatasi, maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaaan untuk kepentingan ekonomi. Terutama penyalahgunaan anggaran APBN maupun APBD untuk bisnis mereka maupun kroni-kroninya.

Mantan Direktur Kepatuhan BNI M Arsyad akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri setelah menjalani pemeriksan intensif selama 24 jam, kemarin.

PEJABAT berbisnis kembali dipersoalkan. Sikap

Pembayaran uang ganti rugi negara Rp 6,564 miliar oleh gubernur nonaktif NAD Abdullah Puteh kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) belum bisa dilaksanakan kemarin. Kredit dari Bank Mega bagi terpidana kasus korupsi pembelian helikopter Rostov Mi II itu untuk membayar ganti rugi tersebut baru cair Senin pekan depan.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebaiknya jangan bersikap cengeng dalam menyikapi pengusutan kasus suap di Mahkamah Agung (MA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Badan Kehormatan DPR akan meminta keterangan Ketua Yayasan Persaudaraan Bintang Rakyat Nurmadi H. Sumarsa mengenai pemberian uang pelicin Rp 13 miliar dari bupati kepada calo di DPR, Senin (28/11) pekan depan.

Pelaksanaan tender lelang barang dan jasa Radio Republik Indonesia diatur terdakwa Fahrani Suhaimi, Direktur Utama CV Budi Jaya.