Mereka adalah Nimrod Sitorus (mantan direktur kepatuhan), I Wayan Agus Mertayasa (wakil direktur utama), J.B. Kendarto (direktur treasury), dan Kun Sarjono Satri (group head secretary).
Pejabat BPPN lain yang telah diperiksa berinisial SS, kata Faried Harianto.
Selama satu tahun masa 2005, SBY-Kalla telah mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia untuk melakukan semua hal yang dapat dilakukan dalam rangka menyukseskan agenda pemberantasan korupsi. Korupsi yang sudah mewabah menjadi prioritas untuk ditangani, meskipun Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri lain yang tak kalah peliknya. Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi memang tidak perlu diragukan lagi. Presiden SBY dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi.
ICW selama Januari hingga Juni 2005 melakukan pencatatan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebuah Perspektif Implementasi PP 110/2000 Pada DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat
The practice of corruption continues systematically and forms a duality between structure and actor. In reality, both play a role in aggravating the deviant behavior. Since the corruption has become systematic, its elimination must also be done in a systematic and comprehensive way. All of the component parts within the structure must be analyzed and handled step by step in order to eradicate or least, to minimize the corruption practices. Of great importance is an unfailing political will of the power-holders, i. e. the president must push and enhance the moral apparatus to more seriously undertake the eradication of corruption practices.
Staf Ahli Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Anny Sugiarto mengaku dirinya pernah dimintai Theo F Toemion untuk mencairkan uang Rp 200 juta dari anggaran program Indonesia Investment Year atau IIY 2003-2004. Hal ini diungkapkan Anny seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (1/2). Saat ditanya kapan pencairan uang itu dilakukan, Anny menjawab
Kasus penyelewengan dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2004
