Jaringan nasional pengawas pengadaan barang/jasa publik terbentuk di Yogyakarta, Sabtu (11/2).

Pembentukan jaringan yang terdiri dari 77 lembaga swadaya masyarakat itu merupakan hasil dari Pertemuan Jaringan Nasional Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan Indonesia Procurement Watch di Yogyakarta, 8-11 Februari. Dalam jumpa pers yang digelar di Yogyakarta, Sabtu siang, Direktur Investigasi dan Advokasi IPW Hayie Muhammad menyampaikan, jaringan nasional mengajak masyarakat berperan serta mengawasi pengadaan barang dan jasa. Cermati fakta bahwa telah terjadi investasi para pengusaha dalam pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan konsesi pengadaan barang dan jasa publik, kata Hayie.

Menurut Hayie, sudah semestinya jika pemerintah melibatkan masyarakat sipil dalam proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Namun, pejabat publik dan keluarganya tidak terlibat dalam pelelangan barang dan jasa di daerah masing-masing. (idr)

Sumber: Kompas, 13 Februari 2006