Anggota DPR mempersoalkan Surat Edaran Jaksa Agung No 001/A/JA/02/2006 yang melarang jajarannya mengalihkan jenis penahanan dan menangguhkan penahanan seorang tersangka. DPR menilai Jaksa Agung telah menyalahgunakan wewenang dengan mengabaikan KUHAP.
Polisi hanya menunggu temuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak sebagai bekal untuk mengungkap kemungkinan adanya dugaan ekspor fiktif dan korupsi dana restitusi pajak di luar Kantor Pelayanan Pajak Pademangan, Jakarta Utara. Temuan itu nantinya ditindaklanjuti.
Menarik mencermati skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang mencuat kembali. Terlebih sejak kepulangan David Nusa Widjaja, salah satu buronan skandal ini. Masalah yang sudah tenggelam menemukan momentumnya.
Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim kembali diperiksa kemarin. Pemeriksaan kali ini dilakukan untuk menggali keterangan guna mencari kemungkinan tersangka baru dalam kasus proyek PLTG Borang, Sumatera Selatan. Kasus itu ditaksir merugikan negara Rp 100 miliar lebih.
Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Jawatan RRI (Radio Republik Indonesia) Suratno dituntut pidana 5,5 tahun penjara. Tim jaksa penuntut umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menilai, Suratno terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek pengadaan pemancar di RRI seusai dakwaan primer jaksa.
Dalam beberapa hari, Kejagung kedatangan sejumlah kalangan yang menginginkan pemberantasan korupsi, baik yang terjadi di daerah maupun yang melibatkan pejabat daerah, segera dituntaskan. Mereka, antara lain, para anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) asal Pulau Sumatera. Mereka menemui JAM Pidsus Hendarman Supandji dan JAM Intelijen Mochtar Arifin di Gedung Bundar pada Jumat lalu. Para anggota DPD itu dikoordinasi Muchtar Naim yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat.
Pemerintah ingin membuktikan keseriusannya membenahi birokrasi yang buruk. Tak tanggung-tanggung, reformasi birokrasi ini akan dimulai dari MA (Mahkamah Agung).
Saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta M. Taufik, Kusnoto, Ketua KPU Wilayah Jakarta Timur, kembali memberatkan terdakwa.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Palembang Muklis, 35 tahun, dan anggota KPU sekaligus Kepala Logistik KPU Palembang, Rosyida, 34 tahun, kemarin diserahkan untuk ditahan Kejaksaan Negeri Palembang.
