Permohonan uji materi UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikabulkan MK. Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 tentang apa yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum dibatalkan.
Lativi Media Karya meminta Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi kredit macet stasiun televisi tersebut di Bank Mandiri.
Rencana Kejaksaan Agung menayangkan para koruptor dalam tajuk koruptainment sejenis infotainment agaknya hanya menunggu waktu. Dari sisi pengusaha media televisi, hal itu tentu merupakan mata acara yang menguntungkan di samping kemasannya relatif baru, bekerja sama atas otoritas lembaga penegak hukum, juga memenuhi idealisme seperti disampaikan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh bahwa televisi juga mempunyai tanggung jawab dan berperan serta untuk memberantas korupsi.
Penerimaan siswa baru atau PSB yang menjadi hajatan tahunan sekolah telah usai. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan PSB masih diwarnai sejumlah masalah, terutama mahalnya biaya yang mesti dikeluarkan orangtua murid untuk memperoleh kursi sekolah. Tak terkecuali pada tingkat SD dan SMP.
Mantan Menteri Koperasi Alimarwan Hanan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi soal dana bergulir untuk koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. KPK menyelidiki penyaluran dana bergulir khususnya untuk koperasi -koperasi perikanan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Mantan Kabulog Beddu Amang diam-diam dikeluarkan dari bui. Terpidana empat tahun kasus tukar guling (ruilslag) yang merugikan negara Rp 95,407 miliar itu malah menghirup udara bebas sejak Mei 2006. Alasannya, pemidanaannya memasuki masa pembebasan bersyarat.
Rekanan Gubernur Kalimantan Timur, Martias, selaku pemilik perusahaan yang bernaung dalam kelompok Surya Dumai Group, secara resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (3/8) malam.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan Wakil Ketua MA Mariana Sutadi, Kamis kemarin, secara terpisah menanggapi berbagai reaksi dan spekulasi atas ketidakhadiran para pejabat MA pada hari ulang tahun pertama Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (2/8).
Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama, Budi Susanto (46), Kamis (3/8), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek jalur bus khusus (busway) koridor I jurusan Blok M - Kota. PT Armada Usaha Bersama merupakan rekanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan bus Transjakarta.
