Petinggi Polda Sulawesi Tengah Diduga Korupsi

Dari uang saku Rp 600 ribu per bulan, hanya diberikan Rp 50 ribu.

Kebebasan Informasi; Jangan Paksakan RUU Rahasia Negara

Anjing menggonggong kafilah berlalu. Boleh jadi pepatah tersebut mewakili sikap pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan, yang terus berupaya mengegolkan draf Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

Berkas Kasus Hilton ke Penuntutan

Tidak ada penahanan terhadap tersangka.

Dewan Tolak Taufik Pimpin Kembali KPUD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berkeberatan jika Muhammad Taufik kembali memimpin Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta.

Impeachment Hakim, Muskilkah?

Dalam dua ratus tahun sejarah Amerika Serikat, tercatat 11 hakim Pengadilan Federal dan satu hakim Mahkamah Agung telah dikenai dakwaan impeachment. Dari jumlah tersebut, tujuh hakim telah dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.

Komisi Yudisial Stop Pengaduan Masyarakat

Komisi Yudisial tidak akan lagi menerima pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.

Brigjen Ismoko Tukarkan Cek Perjalanan

Mantan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen (Pol) Samuel Ismoko mengaku telah menukarkan delapan cek perjalanan dari Bank Mandiri dengan nilai seluruhnya Rp 200 juta.

Pelunasan Utang Tak Hapuskan Pidana

Pelunasan utang PT Lativi Media Karya kepada Bank Mandiri sebesar Rp 328,52 miliar tidak meniadakan pidana yang dilakukan PT LMK. Sebab, uang yang digunakan untuk membayar utang itu berasal dari investor, dengan cara membeli aset PT LMK. Padahal, aset PT LMK sudah disita untuk penyidikan kasus korupsi.

Sekretaris Daerah Tersangka Korupsi Mobil Dinas

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menetapkan Sekretaris Wilayah Daerah Pemerintah Kota Prabumulih H A. Latief sebagai tersangka. Dia bersama pemimpin proyek pengadaan dinas, Abdul Kadir, diduga terlibat kasus penggelembungan harga pembelian mobil dinas.

Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Berlanjut

Proses mediasi dalam gugatan perdata PT Indobuildco terhadap Badan Pertanahan Nasional, Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno, dan Jaksa Agung gagal mencapai titik temu. Perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat tidak tercapai. Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, Kamis (31/8).

Subscribe to Subscribe to