Penerimaan dana reses anggota DPR untuk Oktober ini menuai kritik. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menilai para anggota DPR itu tak peduli pada keterbatasan anggaran negara. Mereka bebal, ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Hanif Suranto kemarin.
Sampai sepekan menjelang Lebaran, kemarin, tersangka illegal logging yang juga bos PT Mujur Timber Group Adelin Lis masih terus dimintai keterangan oleh penyidik.
Direktur PT Jakarta International Trade Fair (JITF) Edward Soeryadjaya kemarin diperiksa di gedung Kejaksaan Agung. Anak konglomerat William Soeryadjaya -pendiri Astra- itu dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengambilalihan lahan aset Setneg (Sekretariat Negara) di Bandar Kemayoran, Jakarta.
Berkaitan dengan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 dan 27 Gelora atas nama PT Indobuildco, Sidang Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia atau Ikadin Jakarta Barat menyatakan Ali Mazi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sidang Dewan Kehormatan yang dipimpin Kamal Firdaus itu menolak pengaduan anggota Ikadin, Amor Tampubolon.
Satu tahun belakangan ini, jaringan internet di DPR terus ditingkatkan. Kapasitasnya dari 2 megabyte menjadi 5 megabyte. Perangkat kerasnya pun diperbarui dengan teknologi canggih.
Komisi Yudisial menganjurkan para hakim tak menerima parsel Lebaran. Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung Mustafa Abdullah mengatakan pemberian parsel selalu berhubungan dengan profesi atau jabatan penerima.
Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reses 19 Oktober-12 November kembali menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar Rp 40,5 juta per anggota. Dana itu merupakan biaya bertemu dengan konstituen. Besarnya dan fungsinya persis seperti alokasi sebelumnya, kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roestanto Wahidi kemarin.
Undang-Undang Antikorupsi bisa menjerat penyimpangan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 yang terjadi sampai 26 Maret 2003.
Inti KKN tidak lain dari korupsi, sementara otonomi daerah adalah desentralisasi.
