Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengumumkan data dan foto buron korupsi melalui layar televisi. Kali ini sang buron adalah Eko Budi Putranto, adik bos Bank Harapan Sentosa (BHS) Hendra Rahardja, yang menjadi terpidana kasus korupsi BLBI BHS Rp 1,95 triliun.
Akhir-akhir ini, KPK sedang menjalani masa uji coba di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya dugaan beberapa orang yang merasa hak konstitusinya terlanggar sehubungan dengan penetapan mereka menjadi tersangka atau terdakwa.
Komisi Yudisial harus mengajukan tiga calon hakim agung untuk satu lowongan hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Itu berarti jika MA membutuhkan enam hakim agung maka Komisi Yudisial harus mengajukan delapan belas calon hakim agung ke DPR, bukan sembilan calon hakim agung.
Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi yang dipimpin Marsillam Simandjuntak memfokuskan pada reformasi peradilan. Menurut KPK, reformasi peradilan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, termasuk para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia.
Saat ini setidaknya ada tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Meskipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, partai politik dirasa perlu memberikan sanksi sebagai komitmen menjadikan DPR lembaga terhormat.
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik kinerja Kejaksaan Agung. Menurut Arbab Paproeka, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dari hasil penilaian Komisi Hukum DPR, pengusutan kasus-kasus korupsi oleh kejaksaan hanya mematok target kuantitas. Padahal, kata dia, yang lebih penting adalah pengembalian kerugian negara. Sebenarnya ini bagian terpenting dari pengusutan kasus korupsi, ujar Arbab di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu lalu.
Pendanaan yang minim dianggap sebagai sumber utama terpuruknya pendidikan nasional. Berbagai masalah akut, seperti buruknya sarana dan prasarana sekolah, tingginya murid drop out, serta guru yang tidak berkualitas, ditengarai disebabkan oleh sangat terbatasnya dana yang disediakan.
Kalibata, antikorupsi.org-Terkuaknya kasus keterlibatan anggota DPR dalam menyalurkan voucher pendidikan menimbulkan polemik baru. Membuktikan bahwa wacana transparansi sebagai bagian dari good governance masih jauh dari birokrasi pendidikan kita.
