Jika Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, ini tsunami bagi pemberantasan korupsi.

Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Syamsurizal, hari Rabu (15/11) diperiksa Tim Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Riau terkait dugaan penyelewengan dana untuk pengadaan mesin genset (diesel) pembangkit listrik senilai Rp 100,6 miliar.

Bila ada kader Golkar yang didakwa berkorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partai tidak akan ikut campur, apalagi melindungi. Hal itu juga berlaku bagi Ali Mazi, ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur Sultra karena diduga terlibat kasus perpanjangan surat hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton.

Departemen Pertahanan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden pembentukan badan Tim Nasional Pengelolaan Bisnis TNI, yang akan menertibkan dan mengambil alih bisnis TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang masih menjadi keraguan adalah apakah unit usaha koperasi di lingkungan TNI juga akan diambil alih.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluhkan munculnya berbagai tanggapan masyarakat atas penayangan sejumlah orang yang dituduh korupsi. Dia juga mengeluhkan media massa yang malah mewawancara orang yang menjadi buronan.

Serangan itu bisa merobohkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Theodorus F Toemion enam tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 23,115 miliar.

Pakar hukum dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Dr Achmad Ali akhirnya memenuhi panggilan kedua Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan kemarin. Dia sebelumnya tidak memenuhi panggilan pertama pada Jumat 10 November lalu dengan alasan menjalankan tugas negara.

Memasuki minggu keempat setelah wajah koruptor buron ditayangkan untuk pertama kalinya di televisi pada 17 Oktober 2006, kritik terhadap program Kejaksaan Agung itu masih terus mengalir.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa Wakil Bupati Tanah Toraja Andarias Palino Popang sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tanah Toraja 2003-2004 senilai Rp 1,9 miliar kemarin. Dia menjadi tersangka bersama Bupati Tanah Toraja Johanes Amping Suturu dan mantan Wakil Bupati Tanah Toraja Cornelius L. Palimbung.