TNI Angkatan Laut memastikan semua yang terlibat sudah jadi purnawirawan.
Rapat pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hari ini akan menentukan status tahanan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani Hasan Rais. Medical record yang dikeluarkan dokter RS Polri Kramat Jati akan dijadikan acuan apakah Syaukani tetap ditahan atau dibantarkan karena sakit.
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beradu cepat menyelidiki dugaan korupsi dalam penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) PT Pertamina. Dua lembaga penegak hukum itu antusias memperoleh berbagai indikasi awal kerugian negara atas perkara yang melibatkan mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi tersebut.
Salah satu ciri khas komedian Tukul Arwana saat membawakan acaranya di salah satu stasiun TV adalah Kembali ke Laptop! Seperti ungkapan Pusing-pusing-pusiiing dan Kasihan deh lo yang pernah dipopulerkan Peggy Melati Sukma, ungkapan Kembali ke laptop pun sangat mesra di telinga banyak orang. Efeknya, barang bernama laptop semakin populer. Bahkan, orang gaptek pun (gagap teknologi) sekarang tahu barang itu, meski belum pernah memegangnya.
Saat ini saya sedang berusaha menjadi warga negara yang lebih baik. Caranya, saya mendaftar sebagai wajib pajak (NPWP). Karena tidak tahu persis caranya, alangkah senangnya saya membaca sebuah iklan layanan masyarakat dari Ditjen Pajak di salah satu koran nasional minggu lalu.
Anda pasti percaya karena tidak mungkin mantan presiden berbohong sampai dua kali bukan? Tetapi sekarang Anda pasti terkejut, harta siapakah senilai 36 juta euro atau Rp 435 miliar yang dibekukan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey oleh Finance Intelligence Service, pengawas pergerakan uang di Inggris? Dana tersebut dicurigai milik Soeharto!
Kejaksaan akan mengungkap secara menyeluruh kasus pencairan dana Tommy.
Pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, diminta lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan. Dengan demikian, tak ada kesan pemerintah melindungi seseorang, termasuk pejabat dan pengusaha, dari proses penegakan hukum.
Anggota DPR tidak lama lagi menenteng perangkat komputer jinjing atau yang lazim dikenal sebagai laptop. Pengadaan laptop ini sudah dibahas dalam rapat paripurna dan disetujui semua fraksi di DPR.