KOMJEN Pol Susno Duadji kembali menjadi pusat perhatian. Setelah membuat pernyataan kontroversial tentang ''cicak melawan buaya'' dan dicopot sebagai kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Kamis lalu (18/3) perwira nonjob berbintang tiga itu mendatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dia membeberkan informasi mengenai adanya makelar kasus pajak di tubuh Mabes Polri (Jawa Pos. 19/03/2010).
Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran ICW akan menyelenggarakan Seminar Nasional Pengelolaan Minyak dan Gas. Acara diselenggarakan Rabu, 24 Maret 2010 pukul 09.00 WIB - selesai, di Hotel Atlet Century Senayan. Acara terbuka...konfirmasi kepada: Tintin di 021-7901885 atau icw@antikorupsi.org
ICW akan menyelenggarakan Focus group Discussion (FGD) terkait riset relasi kepentingan ekonomi-politik tingkat lokal. Acara akan diselenggarakan Selasa, 23 Maret 2010 bertempat di Hotel Fiducia, Jl Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pukul 13.00 - Selesai. Acara ini berdifat terbatas...
- Menanggapi prioritas KPK di sektor Kehutanan tahun 2010 -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan empat sektor prioritas yang akan ditangani di tahun 2010, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan dan Kehutanan. Menurut KPK, alasan dipilihnya empat sektor diatas ditekankan pada tingginya potensi kerugian keuangan negara, dan persinggungan sektor tersebut dengan kepentingan masyarakat luas. Pemberantasan korupsi di empat sektor itu, rencananya akan dilakukan dengan dua strategi, yaitu: pencegahan dan penindakan.
Kasus Suap Terpilihnya Miranda S. Goeltom sebagai DGS BI
Setelah berkali-kali namanya disebut dalam sidang. Miranda Swaray Goeltom akan dihadirkan dalam sidang. Selain dia, Nunun Nurbaeti dan Panda Nababan turut didatangkan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan suap cek perjalanan pemenangan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pada 2004.
''KPK berencana menghadirkan mereka di persidangan,'' kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo di gedung KPK kemarin (17/3).
Keterangan Pengacara saat Diperiksa KPK Kemarin
Upaya merekayasa kasus alias kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah, mulai dipereteli satu per satu. Kemarin (17/3), komisi antikorupsi itu memeriksa Ari Muladi dan pengacaranya, Sugeng Teguh Santosa, sebagai saksi untuk tersangka Anggodo Widjojo dalam kasus menghalang-halangi penyidikan oleh KPK.
Mabes Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus letter of credit (L/C) fiktif di Bank Century (sekarang Bank Mutiara) yang dilaporkan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana Alam Andi Arief.
Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menjelaskan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. ''Ada sekitar dua orang (tersangka). Kami melihat bukti atau fakta sudah ditemukan (untuk menetapkan sebagai tersangka),'' ujarnya di Mabes Polri kemarin (17/3).
Kapolri Minta Program Periksa
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Susno Duadji kembali membuat sensasi. Setelah meluncurkan buku Bukan Testimoni Susno, jenderal berbintang tiga nonjob itu kini ingin membongkar makelar kasus (markus).
Tak tanggung-tanggung, Susno menyebut adanya markus di Bareskrim, lembaga yang pernah dipimpinnya. ''Soal markus itu, saya akan menemui Satgas Pemberantasan Mafia Kasus besok (hari ini, Red) di kantor satgas,'' kata Susno di Jakarta kemarin (17/3).
Akhirnya, pengumuman itu muncul juga. Pengumuman pendaftaran calon anggota Komisi Kejaksaan dimuat sebagai iklan, antara lain di harian Kompas, 8 Maret 2010. Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh panitia seleksi, yang diketuai Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja.
Disebutkan dalam iklan itu, pendaftaran diselenggarakan pada 8-19 Maret 2010. Berkas pendaftaran diterima selambat-lambatnya oleh panitia seleksi pada 19 Maret 2010 pukul 16.00.
Pengadilan Negeri Tanah Grogot sempat menjatuhkan vonis bebas.
Partai Demokrat tengah mengkaji pencopotan Yusran bin Asfar dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat. "Apakah menunggu sampai semua upaya hukum telah ditempuh (atau tidak), DPP Partai Demokrat yang akan memutuskan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin melalui surat elektroniknya kemarin.
