Halo!

Berikut adalah nama 24 peserta Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2018 yang lolos seluruh tahapan seleksi dan berhak mengikuti proses pembelajaran selama 10 hari.

Perlu diperhatikan bahwa ini adalah keputusan final panitia dan internal ICW, serta tidak dapat diganggu gugat. 

Peserta yang lolos akan segera dihubungi oleh pihak panitia.
Pastikan nomer kamu bisa dihubungi via telpon untuk pemesanan tiket dan lainnya.

NB: SAKTI 2018 akan diadakan 10-19 Agustus 2018 di Jakarta.

Antikorupsi.org, 17 Juli 2018 – Sejak awal Februari 2018, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan mulai digulirkan. Pada akhir bulan Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyusun RUU Penyadapan tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2010, seharusnya segera dibentuk aturan atau legislasi mengenai penyadapan yang sesuai dengan putusan MK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Golkar dan Wakil Ketua Komisi VII bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan. EMS diduga menerima suap hingga Rp4,8 miliar yang merupakan uang komitmen 2,5% dari nilai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1.

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37.

Selamat!!!

Kamu lolos tahap seleksi Akademi Antikorupsi dan Essay Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2018.
Tahap selanjutnya adalah wawancara, dalam proses wawancara peserta akan dihubungi oleh panitia SAKTI. Kami akan menelpon melalui videocall whatsapp pada nomer yang sudah kamu daftarkan. Siapkan waktumu, karena tahap wawancara akan dimulai dari tanggal 21-25 Juli 2018.

Catatan: Sekolah Antikorupsi 2018 akan diadakan pada 10-19 Agustus 2018 di Jakarta.

Informasi selanjutnya dapat dilihat melalui instagram @komunitas_sakti

Komisi Pemilihan Umum gerah dengan barisan politisi yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi.

Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah berulang kali menangkap tangan para politisi dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kesejahteraan sosial sebagai tujuan demokrasi semakin jauh karena ulah para koruptor.

Maka, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 dan 20 Tahun 2018. KPU mewajibkan semua partai politik menandatangani pakta integritas yang berisi tiga aspek.

Dua pekan lalu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setya Novanto. Selain vonis kurungan, Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta dengan subsider 5 bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf karena dugaan suap di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa (3/7) lalu. Dari hasil Operasi Tangkap Tangan, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 500 juta yang sedianya diberikan oleh Bupati Bener Meriah, Ahmadi kepada Irwandi Yusuf. KPK menyatakan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek yang dibiayai Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Laporan Keuangan ICW 2017

Pendaftaran calon anggota legislatif mulai dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Sebelum itu, partai politik penting melakukan tebang pilih siapa yang akan mereka calonkan.