Desakan bagi penuntasan kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terus disuarakan oleh berbagai kalangan.

Tulisan Emerson Yuntho berjudul ”Quo Vadis Skandal Korupsi BLBI” (Kompas, 5/6/2018) adalah salah satunya. Tidak diragukan, ajakan ini perlu diapresiasi. Namun, tentu tetap berpegang pada ketentuan atau kondisi ketika kebijakan itu dibuat pada waktu itu di awal 1997.

Pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia menyisakan pertanyaan, bisakah pemimpin di daerah ini dihasilkan tanpa harus menggunakan politik uang?

Pertanyaan ini kerap muncul di setiap pilkada karena faktanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memang kesulitan mengantisipasi kegiatan politik uang baik yang dilakukan pasangan calon maupun tim sukses.

Sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi seorang pelaku tindak pidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan.

Kesimpulan ini terlihat dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman bagi dua terdakwa kasus korupsi KTP-el, Irman dan Sugiharto, serta putusan pengadilan tinggi yang mencabut status justice collaborator (JC) terhadap Andi Agustinus, terdakwa korupsi KTP-el lain. Padahal, ketiga orang itu dinilai layak dan pantas oleh KPK untuk mendapatkan status JC sekaligus keringanan hukuman.

Seperti siklus lima tahunan, isu yang terkait pemilu pun berulang kembali muncul ke publik, termasuk isu calon anggota legislatif/politikus busuk dan korup. Tahun 2004, Indonesia Corruption Watch meluncurkan gerakan nasional antipolitikus busuk. Gerakan ini dilanjutkan ICW dan Formappi pada 2009 dan 2014.

Penolakan masyarakat terhadap pengaturan delik tindak pidana korupsi dalam RKUHP semakin meluas.

Lewat petisi Change.org, sedikitnya sudah ada 59.000 orang menyatakan dukungan penolakan masuknya delik tindak pidana korupsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).  Dalam petisi tersebut, setidaknya ada dua dalil penolakan masuknya delik-delik tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam RKUHP.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini menuai polemik akibat dimasukkannya delik korupsi dalam RKUHP yang disinyalir akan melemahkan kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan atas pasal-pasal yang terdapat dalam draft RKUHP yang ICW terima per tanggal per 9 April 2018 dan membandingkannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) saat ini berlaku. 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau disebut juga Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program perdana pemerintah Jokowi yang merupakan bagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk bersekolah.

Setelah hampir sepuluh tahun nyaris tak terdengar, penanganan perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akhirnya kembali muncul ke permukaan. Mulai tebersit harapan agar skandal korupsi terbesar di negeri ini bisa segera dituntaskan.

Harapan ini muncul dengan ditandai oleh dua peristiwa hukum yang terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pertama, persidangan terhadap Syafruddin A Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Senin (14/5/2018), di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pendekatan minimalis merumuskan demokrasi sederhana, yaitu kontestasi dan partisipasi dalam proses pemilih pemilih.

Kontestan kontestan (kontestan) mendapatkan kepercayaan pemilih (suara), tetapi pemilih yang melaksanakan pemungutan suara mereka (penentuan) yang menentukan siapa yang telah dipilih sebagai penyelenggara kantor politik.