Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, untuk pertama kalinya, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Departemen Sosial tahun 2004-2007. Kerugian negara dari tiga proyek ini diduga mencapai Rp 38,6 miliar.

Bachtiar memilih tak menjawab saat ditanya wartawan seusai diperiksa KPK, Selasa (20/4). Dia diperiksa penyidik selama sekitar enam jam. ”Saya enggak tahu. Kita serahkan kepada proses hukum saja,” kata Bachtiar.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2000-2007. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 31 miliar.

”Penyelidikan dugaan penyalahgunaan APBD Langkat (Sumut) tahun 2000-2007 telah dinaikkan ke penyidikan, dengan tersangka SA (Syamsul Arifin), yang saat itu menjadi Bupati Langkat,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (20/4).

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Selasa (20/4), memenuhi panggilan Tim Independen di Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Susno memberikan keterangan terkait informasi yang sebelumnya disampaikan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum soal dugaan praktik mafia hukum di Polri dalam penanganan perkara pegawai pajak Gayus Tambunan tahun 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom dalam perkara Bank Century, Selasa (20/4). Dia diperiksa selama sekitar 10 jam.

”Ditanya soal rapat dewan gubernur, yang berkali-kali dilakukan sejak 2 Oktober hingga November 2008,” kata Miranda seusai diperiksa, semalam.

Selain itu, Miranda juga mengaku ditanya mengenai proses pengucuran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) terhadap Bank Century. ”Ada enam atau tujuh pertanyaan yang fokus pada FPJP dan RDG (rapat dewan gubernur) itu,” katanya.

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengimbau Mahkamah Agung untuk melaporkan hakim-hakim yang terindikasi tindak pidana ke polisi, termasuk hakim Muhtadi Asnun yang pernah menjadi ketua majelis hakim perkara Gayus Tambunan. Langkah itu diperkirakan efektif untuk memberikan efek jera bagi hakim dan aparat peradilan.

Reformasi Pengadilan Pajak akan segera dimulai. Pengadilan Pajak yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan akan dijadikan satu dengan pengadilan-pengadilan lain dan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung.

MS Kaban Disebut Menerima

Endin AJ Soefihara, Selasa (20/4) di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mengungkapkan keheranannya karena ada sejumlah penerima cek perjalanan yang tidak terungkap hingga perkara dirinya hampir diputus.

Menurut hitungan Endin, dari 480 lembar cek perjalanan, yang terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom, senilai masing-masing Rp 50 juta, baru 413 lembar yang terungkap penerimanya. ”Ada selisih 67 lembar,” katanya.

Tentu Anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam: ”Bubarkan KPK!”, padahal saat proses pembentukannya saya adalah salah seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu. Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan menanyakan apakah saya bersedia masuk dalam panitia seleksi pemilihan ketua KPK, setelah ditinggal Antasari Azhar yang sarat kabut hitam itu.

Sepertinya, guncangan hebat gelombang kedua akan segera menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi. Isyarat ke arah itu dapat dilacak dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/4), yang mengabulkan permohonan Anggodo Widjojo. Bahkan, gelombang kedua tersebut bisa datang lebih cepat jika kejaksaan tidak melakukan banding.

Polemik seputar status Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang kembali berstatus tersangka, dapat segera diakhiri asalkan Jaksa Agung mengesampingkan perkara kedua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu sesuai dengan kewenangannya.

Pengesampingan dapat dilakukan karena belum ada penuntutan dalam perkara itu.