Pemberian Gratifikasi Harus di Waspadai
Tidak sedikit koruptor di Indonesia terjerat kasus terkait gratifikasi. Meskipun harus dipahami bahwa tindakan korupsi bukan hanya gratifikasi, akan tetapi meliputi juga tindakan suap, kerugian negara, penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Hal ini harus diwaspadai oleh siapapun baik penyelenggara negara, PNS pusat dan daerah serta pihak swasta atau bahkan pengusaha.
Pernyataan Pers
Pengumuman Nominasi Lomba Karya Jurnalistik Antikorupsi 2014
untuk kategori Foto Berita dan Karikatur
Luncurkan UPG, Jakarta Perangi Gratifikasi
Pemprov DKI Jakarta bersama ICW menyelenggarakan peluncuran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibalut dalam diskusi publik bertajuk Jakarta Menolak Gratifikasi. Diskusi diselenggarakan di Balai Agung di Balaikota DKI Jakarta hari ini (25/2) yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Koordinator ICW Ade Irawan.
Penuhi Panggilan Kepolisian, AS dan BW Tunjukan Taat Proses Hukum
Kedatangan mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto memenuhi panggilan Kepolisian merupakan bentuk ketaatan terhadap proses hukum yang berlaku.
Temui Wakapolri, Masyarakat Sipil Minta Hentikan Kriminalisasi KPK
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendatangi Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penghentian kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hariz Azhar mengatakan, bersama teman-teman aktivis dirinya meminta kepada calon tunggal Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan (BG) untuk menyelesaikan prahara yang terjadi antara Polri dan KPK. Pasalnya, jika ini diteruskan akan berimplikasi buruk di mata masyarakat.
ICJR: MA Harus Menjawab Kepastian Hukum Praperdilan BG
Penolakan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) atas permohonan kasasi yang diajukan KPK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) harus cepat diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA). Direktur EksekutifInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono mengatakan sebagai judex juris, MA memiliki alasan yang kuat untuk menguji putusan praperadilan Budi Gunawan.
Peradi Tuntut Presiden Selesaikan Kasus BW di Profesi Advokat
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengadakan aksi di depan Istana negara pada Senin, (23/2/2015) dalam aksinya Peradi menuntut agar Presiden Jokowi dapat menghentikan kasus yang diterima Bambang Widjojanto (BW) di Bareskrim disebabkan dugaan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah karena permasalahan tersebut diselesaikan oleh Peradi yang memiliki kewenangan.
Pelaksanaan LHKPN dan UPG Tekan Pencegahan Korupsi di Kalangan Pemprov DKI
