BANDUNG -- West Java Corruption Watch (WJCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus pembobolan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp 33,375 miliar. Uang itu dipakai untuk membeli tanah kaveling 100 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
KENDARI -- Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Kendari Ansar Tombili ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan manipulasi penyaluran dana pengungsi korban kerusuhan Ambon pada 2002 sebesar Rp 194 juta.
BANDUNG -- Anggaran pakaian dinas anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat terpilih dalam pemilu legislatif lalu mencapai Rp 500 juta. Setiap anggota Dewan menerima tiga setel pakaian dengan harga Rp 5 juta per orang, ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Jawa Barat, Eddi S. Holil, kemarin (2/7).
Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi melayangkan surat permohonan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas diri Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Surat pencekalan ini dilayangkan KPK setelah Selasa lalu komisi ini secara resmi menyatakan Abdullah Puteh sebagai tersangka dalam pengadaan helikopter MI-2 merek PLC Rostov asal Rusia untuk Pemerintah Provinsi NAD.
Hari Sabarno kembali membuat kontroversi. Hal itu bermula dari bocornya surat
yang dibuatnya selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil
Pusat kepada KPK. Surat itu disebut-sebut telah mengintervensi proses hukum
atas tersangka Abdullah Puteh, Gubernur NAD dalam kasus korupsi pembelian
helikopter Mi-2 yang kini tengah dilakukan KPK. Seiring dengan tuntutan penon-aktifan Abdullah Puteh selaku Gubernur NAD yang kian kencang, reaksi Hari Sabarno sebagai Menteri Dalam Negeri menanggapi tuntutan itu juga kontroversial.
Akhir-akhir ini isu politik uang (money politics) pasangan calon presiden-wakil presiden di tengah masa kampanye mulai merebak. Anung Karyadi, Direktur Advokasi Transparansi Internasional Indonesia (TII), mengatakan bahwa TII melakukan berbagai macam pencarian data di 53 kabupaten di sekitar 20 provinsi.
Direktur Strategi 'Wiranto for President' Letjend (Purn.) Suaidi Marasabessy membantah temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal tim kampanye Wiranto-Salahuddin yang disebut melakukan praktik politik uang. Itu tidak benar, karena hal-hal seperti itu merupakan bagian dari rekayasa politik untuk menjatuhkan Wiranto, katanya kepada wartawan, usai bertemu pengasuh Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (1/7).
POLITIK uang (money politics) dalam pemilihan legislatif 2004 yang baru lalu me- nunjukkan peningkatan dari Pemilu 1999. Politik uang terjadi pada hampir semua tahapan pemilu, baik prakampanye, masa kampanye, minggu tenang, dan pada hari pencoblosan atau sering disebut serangan fajar.
Badan Pengelola Transjakarta menjamin tidak ada kebocoran dalam sistem tiketing bus transjakarta selama hampir enam bulan ini. Saat ini di tiap halte telah diberlakukan sistem komputerisasi. Jadi, saat calon pengguna jasa menyerahkan uang dan mendapatkan tiket, otomatis akan tercatat di panel komputer yang berada dibelakang petugas loket.
Bambang Mintoko dan Clara Sitompul, dua terdakwa kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum pada 1999 divonis oleh hakim ketua Sunarjo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.
