Timtastipikor tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi pengalihan hak pengelolaan lahan (HPL) Kemayoran dari PT Jakarta International Trade Fair (JITF) ke PT Jakarta International Expo (JIE). Itu dilakukan hingga dikeluarkan keputusan final, apakah penyelidikan dihentikan atau justru ditingkatkan ke penyidikan.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo berusaha meredam polemik tentang penyaluran bantuan pendidikan alias voucher lewat kalangan DPR dengan cara menghindar untuk berkomentar.

Saat ini perkara sudah masuk tahap akhir.

Tidak ada penyimpangan, kata Menteri Hamid.

Jaksa Agung Muda Intelijen Muchtar Arifin mengatakan, ia sudah menggerakkan intelijen kejaksaan untuk mencari Dharmono K Lawi, terpidana kasus korupsi. Dia mengakui, saat ini kejaksaan tidak mengetahui posisi Dharmono K Lawi berada.

Mantan Kepala Subbidang Imigrasi Johor Bahru Prijatna Setiawan ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Selasa (31/10) pukul 20.30. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, Prijatna telah memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan. Negara dirugikan sebesar 5.540.758 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 13,851 miliar.

Calon hakim agung Achmad Ali mengakui bahwa dirinya pernah berkirim pesan layanan singkat atau SMS kepada seorang jenderal guna meminta dukungan agar langkahnya mulus menjadi hakim agung. Adapun Abdulgani Abdullah mengakui menggunakan kendaraan dinas untuk pulang ke Mataram.

Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN, yakni berupa Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo, sudah ada di tangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam waktu dekat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Yusuf, akan melakukan gelar perkara di depan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.

Pemeriksaan saksi tidak ada gunanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar, DKI Jakarta I) mengatakan, penyampaian voucher yang dilakukannya pada Safari Ramadhan lalu tidak merugikan keuangan negara karena sudah dianggarkan sebelumnya. Pendistribusian juga tidak untuk memperkaya diri atau orang lain. Voucher itu bukan uang, ujar Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.