Jaminan Menko Hatta Rajasa Terkait Skandal Bank Century
Cepat atau lambat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan dipanggil Panitia Khusus (Pansus) Angket Skandal Bank Century di DPR RI. Dia akan dimintai penjelasan terkait skema pengucuran bailout Rp 6,7 triliun ke bank tersebut. Meski Menkeu berurusan dengan pansus, pemerintah menjamin tidak akan berpengaruh terhadap tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Salah satu persoalan yang harus dibenahi rumah sakit di Indonesia adalah akreditasi. Persoalan itu menjadi hal krusial yang diamanatkan UU rumah sakit. Karena itu, akreditasi menjadi salah satu perhatian Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Sebab, masih ada 40 persen dari sekitar 1.300 rumah sakit di Indonesia yang belum terakreditasi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus membenahi internal institusi penegak hukum tersebut. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan akan merampingkan birokrasi di tubuh kejaksaan melalui penghapusan sekitar 3.000 jabatan.
Tak lagi menjabat Kabareskrim tidak membuat Komjen Susno Duadji pensiun membaca koran. Dia ternyata jeli meneliti berita-berita media, terutama yang menyinggung namanya.
ADA kekhawatiran besar di masyarakat bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Bank Century bakal berbelok arah? Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pengalaman pada masa silam mengajarkan bahwa banyak pansus berakhir antiklimaks atau kempis di tengah jalan, seperti Pansus Hak Angket Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kasus Bank Century semakin terang benderang. Dalam rapat konsultasi Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Rabu (16/12), banyak fakta baru terungkap.
Seperti diperkirakan sebelumnya, langkah Panitia Khusus Hak Angket Bank Century melebar. Perang mulut Sri Mulyani Indrawati-Aburizal Bakrie dan rekaman rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan hampir menyisihkan substansi layak tidaknya bank kecil dan sakit yang diduga dijarah pemiliknya sendiri itu diselamatkan negara dengan uang rakyat lebih dari Rp 6,7 triliun.
Biasanya sebelum dokter melakukan dan memberikan resep pengobatan, dia pasti mendiagnosis jenis penyakit yang diderita pasiennya. Setelah diketahui jenis penyakitnya, dokter tersebut baru melakukan intervensi pengobatan. Reformasi birokrasi juga demikian, pemerintah ini harus bisa menemukan masalah yang diderita oleh birokrasi pemerintah.
Pemerintah diharapkan menghentikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Penyadapan. Selain substansinya bermasalah, RPP itu menyalahi prosedur hukum. Jika pemerintah ingin mengatur penyadapan seharusnya dilakukan dengan undang-undang.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono secara prinsip tidak keberatan untuk dipanggil Panitia Khusus Hak Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/12). Ia siap sejak awal memenuhi undangan Pansus Hak Angket itu. Namun, kedatangannya jangan sampai mengganggu simbol negara serta tata krama dan etika kenegaraan.
