SBY Pidato 30 Menit, Salah Sebut Kata Korupsi Dua Kali
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengekspresikan kecurigaan bakal adanya ''penunggang" di balik rencana memperingati Hari Antikorupsi hari ini. SBY mengaku, pihaknya telah dihadang oleh berbagai kalangan yang meminta moratorium (penangguhan) pemberantasan korupsi.
Mulai kemarin (8/12), Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah menempati kembali ruangannya di lantai tiga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan terlibat lagi dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di bidang penindakan kasus korupsi.
Kapankah sebuah negara dikatakan paling korup? Banyak jawaban yang dapat dikemukakan. Tetapi, paling tidak, kita dapat menggolongkannya ke dalam tiga dalil utama. Jawaban terhadap pertanyaan ini boleh jadi mewakili opini kita masing-masing dalam memperingati Hari Antikorupsi sedunia sebagai sebuah gerakan moral untuk memberantas korupsi yang makin hari makin sistemik.
Demokrasi dan Korupsi
''...democracies and the costly electoral cycles associated with them are fertile ground for political corruption. While in office, the political leadership and legislators, dependent on external sources of funding and their re-election campaigns, tend to be influenced by pressure groups'' (S. Guhon, 1997).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto berjanji untuk memperbaiki kinerja lembaganya sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala negara. Salah satu perbaikan itu adalah memperkokoh soliditas lembaga dalam melawan korupsi.
Sebanyak 350 orang akan bersaing memperebutkan 61 kursi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Mereka akan ditempatkan di tujuh Pengadilan Tipikor yang akan dibentuk di tujuh provinsi.
Menkominfo: RPP Penyadapan Masih Ibarat Buah Mengkal
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Intersepsi atau Penyadapan dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya tata cara penyadapan harus diterbitkan melalui undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah.
Persiapan yang dilakukan sejumlah elemen pemuda untuk menyambut aksi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh hari ini, Rabu (9/12), ternyata tak main-main. Selain memantapkan rencana aksi dan persiapan fisik lainnya, mereka juga berusaha memperoleh dukungan moral dan spiritual dari para sesepuh bangsa.
Hari ini kita memperingati Hari Antikorupsi Internasional yang diikuti Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada tanggal 10 Desember. Keduanya memiliki makna yang berimpitan karena korupsi itu juga merupakan tindak pelanggaran HAM: merebut hak kaum miskin.
Berbagai aspek hukum bermunculan terkait dengan Bank Century.
Sebagai mantan anggota Tim 8, penulis diundang Menteri Keuangan, 1 Desember. Pertemuan diisi penjelasan isu Bank Century (BC) yang disinggung dalam laporan dan rekomendasi Tim 8.
