Komisi Yudisial akan mengintensifkan pemanggilan hakim dalam rangka penegakan dan pengawasan kode etik dan perilaku hakim. KY sudah mengantongi sekitar 60 kasus yang melibatkan lebih dari 60 hakim. Di antara kasus-kasus itu, beberapa di antaranya melibatkan hakim agung.
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menekankan, Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan yang rancangannya disusun pemerintah jangan mengatur hal-hal substansial. Ketentuan mengenai subyek, obyek, dan perizinan hanya dapat diatur dalam undang-undang.
Penegakan hukum tindak pidana korupsi selama tahun 2009 berada di tingkat yang memprihatinkan. Jika dinilai dengan skala satu sampai sepuluh, nilainya adalah lima atau angka merah.
Sedikitnya 44 elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengampanyekan semua rakyat untuk menyuarakan kejujuran.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam keputusan, Senin (21/12), menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.
Dengan menggunakan CRC (Citizen Report Card) ICW melakukan survey tentang kualitas layanan kesehatan, pada bulan November 2009. Survey ini mengambil sampel 738 pasien miskin (pasien rawat inap dan jalan yang memegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Keluarga Miskin (Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)) di 23 rumah sakit yang ada di lima daerah (Jakarta Bogor Depok Tanggerang, Bekasi). Dengan jumlah sampel ini diprediksi MOE (Margin of Error) sebesar 3 sampai 4 persen. Metode penarikan sampel menggunakan two stage random sampling with pps. Berikut adalah press release tersebut...
Gelombang pembelaan rakyat terhadap dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah bukti kepercayaan publik kepada institusi ini.
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris, lebih dari 250 tahun lalu mengingatkan, berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yang tak terbuka. Hanya dengan keterbukaan, publikasi yang proporsional, termasuk di lembaga peradilan, pengawasan dan keadilan itu bisa terwujud.
Imbauan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak perlu. Pansus diminta konsisten ke substansi dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan sikap yang tidak perlu.
PERSETERUAN antara Buyung dan Tifatul Sembiring cukup mengusik perhatian kita. Perseteruan itu sekaligus menandai dua hal. Pertama, akankah agenda membatasi ruang gerak KPK terus digulirkan? Kedua, apakah pemerintah akan bergeming dengan agenda rancangan pemerintah soal penyadapan (RPP Penyadapan)?
