Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada penegak hukum dan aparatur pengawasan di pusat dan daerah supaya meneguhkan komitmen untuk menjaga penegakan hukum. Dengan begitu, praktik mafia hukum dapat dihentikan.

Presiden menegaskan hal itu, Selasa (5/1), ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2010 di Istana Negara, Jakarta. ”Saya ingin mengingatkan kepada penegak hukum dan aparatur pengawasan di pusat dan daerah agar tak mempermainkan hukum untuk tujuan selain menegakkan hukum,” ujarnya.

Ditekankan Presiden, di tangan penegak hukum yang bersifat korup, kebenaran dan kesalahan bisa diputarbalikkan. ”Apa yang bengkok bisa menjadi lurus dan yang lurus dapat menjadi bengkok. Saya ingin agar praktik mafia hukum dan sebangsanya bisa benar-benar dihentikan,” ujarnya.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean berjanji membantu kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang baru dibentuk Presiden. ”Dengan adanya Satgas itu, separuh dari kerja kami terbantu. Minimal dari sisi pencegahan dan perbaikan sistem,” paparnya dalam konferensi pers bersama Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto di Gedung KPK, Selasa.

Kuntoro datang bersama anggota Satgas untuk berkoordinasi dengan KPK dalam melakukan tugas mereka.

Menurut Tumpak, tugas KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi yang pelakunya penyelenggara negara dan penegak hukum. Mafia hukum berkecimpung pada kegiatan aparat penegak hukum.

Kuntoro mengatakan, walaupun dalam Satgas tidak ada anggotanya yang berasal dari KPK, kerja sama dengan KPK mutlak sifatnya. Satgas adalah lembaga di bawah Presiden yang bertugas selama dua tahun.

”Upaya memberantas mafia hukum akan berhasil kalau kita bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama masyarakat,” kata Kuntoro lagi.

Sebaliknya, Novel Ali, anggota Komisi Kepolisian Negara (Kompolnas), Selasa, mengingatkan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum harus dijalankan serius. Sebab, jika sampai gagal, dampaknya akan kontraproduktif bagi Polri. Kegagalan Satgas akan memperteguh ketakpercayaan publik kepada Polri.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin juga menilai, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum hanya basa-basi politik. Seharusnya yang dilakukan adalah peningkatan daya tahan penegak hukum. (sf/edn/aik/day)

Sumber: Kompas, 6 Januari 2010