Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Bengkulu, Muspani, mempraperadilkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin yang tidak juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Muspani meminta pengadilan memerintahkan kejaksaan (termohon I) untuk segera melimpahkan kasus itu ke pengadilan.

Apabila tidak dilakukan dalam waktu 14 hari, PN Jakarta Pusat diminta untuk memerintahkan KPK (termohon II) mengambil alih kasus tersebut.

Gayus HP Tambunan mengaku mendapatkan salinan surat rencana tuntutan yang dibuat Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung sebelum penuntutan resmi dibacakan di pengadilan. Bertolak dari salinan surat yang diperoleh melalui kuasa hukumnya, Haposan Hutagalung, itulah, Gayus memenuhi permintaan Haposan agar memberikan uang senilai 50.000 dollar AS. Uang itu sedianya diberikan kepada pihak kejaksaan agar hukuman di dalam rencana tuntutan itu diperingan.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang juga tersangka kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum, Yusril Ihza Mahendra, Senin (18/10), mendaftarkan permohonan uji materi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 Ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh Yusril menyusul penolakan Kejaksaan Agung untuk memeriksa saksi meringankan (a de charge) yang diajukannya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Asral Rachman dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Asral dinilai terbukti menerima suap dan memberikan izin penebangan hutan selama 2002-2005 sehingga merugikan negara Rp 889,2 miliar.

Bupati Brebes (nonaktif) Indra Kusuma dituntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider satu tahun kurungan. Indra dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan pasar tahun 2003 sehingga merugikan negara Rp 7,8 miliar.

”Terdakwa mengetahui harga tanah yang sebenarnya,” kata jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Sarjono Turin, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (18/10).

Sebanyak 39 organisasi nonpemerintah di Sumut yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Peduli Informasi menyayangkan langkah Dinas Informasi dan Komunikasi Sumut yang tidak transparan dalam pembentukan panitia seleksi Komisi Informasi. Mereka menilai Dinas Infokom yang seharusnya membuka diri justru terkesan tertutup dalam membentuk Komisi Informasi.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Asral Rachman dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Asral dinilai terbukti menerima suap dan memberikan izin penebangan hutan selama 2002-2005 sehingga merugikan negara Rp 889,2 miliar.

Mahal. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan ”syarat” menjadi pejabat publik di negeri ini. Mahal tak hanya biaya yang harus dikeluarkan si calon pejabat, tetapi juga anggaran yang harus ditanggung negara. Juga tak ada jaminan pejabat yang dihasilkan proses itu kredibel dan bebas dari perilaku koruptif.

Hukuman bagi sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia masih terlalu ringan. Padahal, tindakan korupsi memiliki efek yang sangat masif dan merugikan semua pihak.

Demikian diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Sabtu (16/10), seusai orasi ilmiah ”Menggagas Ide Pluralisme dalam Bingkai Konstitusi” pada wisuda di Universitas Dr Soetomo, Surabaya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera melantik Jaksa Agung definitif, menggantikan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono. Langkah ini akan mempermudah posisi Kejaksaan Agung jika ingin mengeluarkan deponeering atau pengesampingan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan upaya pemerasan dengan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.