Akhirnya, ada yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton. Setelah Ali Mazi dan Pontjo Sutowo diputus bebas, kemarin majelis hakim PN Jakarta Pusat menvonis mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta Robert J. Lumampouw dengan hukuman tiga tahun penjara.
Rilis data yang dikeluarkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bahwa banyak di antara para pejabat Bank Indonesia (BI) tak patuh melaporkan kekayaannya kemarin direspons. Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjriah mendatangi KPK untuk klarifikasi.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hadi A Wayarabi dan mantan Kepala Bidang Imigrasi KBRI Kuala Lumpur Supraba Wamiarsa, Rabu (27/6), ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam penyidikan KPK, kedua mantan pejabat negara itu diduga memungut biaya untuk dokumen imigrasi melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.
Rokhmin Dahuri mengernyitkan dahi ketika mendengar tuntutan jaksa penuntut umum KPK kemarin. Mantan menteri kelautan dan perikanan itu kecewa atas tuntutan pidana enam tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.
Rencana Pemerintah Kota Palembang untuk mendirikan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP ditanggapi dengan gamang oleh pelaku usaha. Mereka mengaku khawatir, pelayanan terpadu tersebut tidak akan berjalan jika tidak disertai perubahan mental aparat pelaksananya.
Audit dana operasional terhadap Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dinilai kurang adil. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bukan satu-satunya lembaga yang menerima dana itu.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menagih janji LSM-LSM antikorupsi untuk mencalonkan orang-orang yang punya kapabilitas dan integritas menjadi calon pimpinan KPK. Sebelumnya, Pansel sudah bertemu dengan para aktivis antikorupsi untuk bekerja sama menjaring calon-calon pimpinan KPK terbaik.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak usulan Badan Urusan Rumah Tangga tentang penambahan uang legislasi sebesar Rp 1 juta per undang-undang bagi setiap anggota Dewan.
Direktur Utama (Dirut) Bank Bukopin Glen Glenardi dan Dirut Bank BRI Sofyan Basir dipastikan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung. Mereka menjadi saksi dalam kasus korupsi kredit macet Bank Bukopin Rp 65 miliar.
