Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Bobby Suhardiman, Selasa (21/7), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta sebagai saksi kasus dugaan suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Selasa (21/7), melimpahkan berkas Ketua DPRD Kota Palangkaraya Aries Marcorius Narang (PDI-P) serta dua Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya—Jamran Kurniawan (Partai Persatuan Pembangunan) dan Yurikus Dimang (Partai Golkar)—kepada Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya menahan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Fathorrasjid, Selasa (21/7). Penahanan dilakukan dengan alasan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.
Kejaksaan dinilai baru membenahi setengah dari 12 program yang direncanakan.
KEJAKSAAN dinilai setengah hati dalam menjalankan komitmen reformasi birokrasinya. Pasalnya, setahun sudah sejak Jaksa Agung Hendarman Supandji mengumumkan program pembenahan birokrasi, lembaga negara bidang penuntutan tersebut belum juga menunjukkan prestasi yang signifikan.
DPR dinilai harus juga memperbaiki sistem reses yang telah banyak menghabiskan dana APBN.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan semangat RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD atau RUU Susduk harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari lembaga perwakilan di Indonesia. Transparansi dimaksud dapat dilihat bahwa prinsip pelaksanaan rapat-rapat DPR harus bersifat terbuka, bukan rapat tertutup di hotel-hotel.
LSM berharap bisa ikut memantau pelaksanaan haji.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Departemen Agama membuka informasi biaya haji secara online. "Ini langkah yang paling konkret untuk transparansi anggaran," kata Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan kemarin.
Komisi Pemilihan menunjuk tiga kantor akuntan untuk mengaudit.
Penerimaan dana kampanye para calon presiden dan wakil presiden masih bertambah meski masa kampanye telah berakhir pada 4 Juli. Kepala Bagian Administrasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ahmad Fayumi mengatakan, penerimaan dana kampanye pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto bertambah sekitar Rp 3 miliar. Sedangkan dana kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono bertambah sekitar Rp 12 miliar. “Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sepertinya tak melaporkan adanya tambahan penerimaan,” kata Fayumi saat dihubungi kemarin.
Kerja sama pengawasan terhadap hakim dan jaksa yang mulai dibangun oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dikhawatirkan hanya akan berakhir di atas kertas.
Publik diingatkan agar tak kecolongan seperti pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat calon presiden yang digelar Dewan Pers beberapa waktu lalu. "Janji Presiden dalam debat itu, menunda pembahasan RUU Rahasia Negara," kata Alamudi dalam diskusi soal RUU Rahasia Negara yang diselenggarakan Yayasan SET dan TIFA di Jakarta Media Center kemarin.
Kejaksaan meminta ICW tak hanya menilai kinerja dalam pemberantasan korupsi saja.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya 40 kasus korupsi yang dikategorikan kakap tak tuntas disidik Kejaksaan Agung. Padahal, menurut ICW, sejumlah kasus mulai disidik sejak 1998. ”Ada indikasi, Kejaksaan hanya menangani kasus-kasus baru dan mempetieskan kasus-kasus lama,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta kemarin.
