Tidak bisa dimungkiri bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meski dengan sejumlah catatan, kinerja KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius memberantas korupsi.

Sebagian lahan hutan produksi sudah dimiliki warga.

Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban meminta Kejaksaan Agung segera mengeksekusi lahan seluas 47 ribu hektare yang masih dikuasai terpidana Darianus Lungguk Sitorus di Padanglawas, Sumatera Utara. Menurut Kaban, sejak pengusaha hutan itu dihukum Mahkamah Agung dua tahun yang lalu, eksekusi lahan tak kunjung terlaksana. ”Tanah itu milik negara, tapi oleh perusahaan tak diserahkan,” ujar Kaban setelah menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penyalahgunaan upah pungut pajak daerah di Departemen Dalam Negeri. Menurut ICW, dugaan penyalahgunaan yang terjadi pada 2001-2008 dengan nilai sebesar Rp 79 miliar itu antara lain untuk dana operasional atau dana taktis Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I.

Belum usai polemik tentang sejumlah ketidakberesan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2009, baik dalam pemilihan umum anggota legislatif atau pemilu presiden, sejumlah persoalan lain muncul di Indonesia. Terakhir, persoalan ini terkait dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, 17 Juli lalu.

Pemerintah dan masyarakat diharapkan tetap mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penindakan kasus korupsi. Besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai belum dapat dihadapi hanya dengan memperingatkan, mereformasi birokrasi, atau mencegahnya saja.

Kejaksaan segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi terkait pengerjaan dan penggunaan kawasan hutan dengan terpidana Darianus Lungguk Sitorus. Putusan itu berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektar, yang dirampas untuk negara.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Eddie Widiono mengatakan, ada surat kuasa dari direksi PLN ke sejumlah general manager-nya dalam proyek sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi di perusahaan itu. Surat kuasa ini dikeluarkan karena sifat proyek itu adalah otonomi.

SEJUMLAH kalangan mengharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda pengesahan Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara. Presiden dapat memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono untuk menunda pengesahan RUU tesebut.

PENYELESAIAN kasus dugaan penyimpangan pajak Asian Agri sudah tertunda lebih dari dua bulan sejak disepakatinya program percepatan atau crash programme untuk menyelesaikan berkas dua dari sepuluh tersangka kasus tersebut yang terus mengalami bolak-balik perkara. Kejaksaan Agung dan Direktorat Pajak (Ditjen) Departemen Keuangan pun berencana bertemu kembali untuk memberikan kesimpulan atas penanganan kasus yang diduga merugikan negara Rp1,4 triliun tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2003 dan diberi mandat luas oleh UU No. 30/2002. KPK berwenang melakukan penindakan terhadap korupsi, pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara. Mandat luas dalam pemberantasan korupsi tersebut menempatkan KPK sebagai superbody meski perannya "hanya" sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism).