Walau sudah berlangsung beberapa lama, rapat Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century masih menjadi suguhan menarik di televisi dan media massa lainnya. Khalayak tampaknya juga belum jenuh mengikutinya.
Meskipun kualitas sosiologis anggota DPR periode 2009-2014 cukup tinggi, sosok baru anggota Dewan ini belum menunjukkan kualitas politis yang memadai.
Kesimpulan Sementara Segera Dikeluarkan
Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono menyarankan agar Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century juga meminta kesaksian para bankir atau kalangan perbankan dalam menyelesaikan kasus Century.
Pengakuan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang menyebut Bareskrim batal menyidik dugaan pidana dalam kasus bailout Bank Century karena faktor Boediono membuat prihatin kalangan aktivis antikorupsi. Jika polisi tak berani, harapan tinggal pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK Tagih 331 Wakil Rakyat yang Terlambat
Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Tercatat, lebih dari separo anggota dewan belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika kondisi itu berlarut, KPK akan kembali menyurati para wakil rakyat itu.
Ganggu Program 100 Hari Pidsus Kejaksaan
Tiga belas kasus korupsi yang menjadi prioritas bidang pidana khusus (pidsus) kejaksaan dalam program 100 hari telah diselesaikan. Namun, kalangan penggiat antikorupsi menilai hal itu terganggu rencana penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, Thailand.
Gerah Permainan Pasal, Simpan Palu Ketua MA Pertama
Nama hakim Asep Iwan Irawan pernah menjadi momok para terdakwa kasus narkoba. Selama 1999-2000, lima bandar gede dia vonis mati di PN Tangerang. Tapi, sejak empat tahun lalu namanya menghilang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Ke mana dia?
Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan siap bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sapi di Departemen Sosial pada 2006 yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku siap dipanggil kembali.
Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan melaporkan harta kekayaan mereka telah turun. Pengakuan sama disampaikan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
Perubahan Nomenklatur Bebani Anggaran Negara
Perubahan nomenklatur kementerian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, belum tersosialisasikan ke daerah. Setidaknya, instansi pemerintah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan belum melakukan perubahan nama.
