Sebut Ada Penyimpangan Tangani Kasus Mafia Pajak

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri akhirnya turun tangan meredam isu perpecahan di internal Polri terkait pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Kali ini Kapolri membentuk tim independen untuk menyidik ulang mafia kasus pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Tim itu bekerja efektif mulai kemarin.

''Sekarang sudah bekerja. Tim independen bekerja, tim dari propam bekerja,'' ujar Kapolri setelah menemui anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Mabes Polri, Jakarta, kemarin (24/03).

Press Release KAKP (Koalisi Anti-Korupsi Pendidikan)

Gubernur dan Inspektorat DKI Jakarta kurang peka terhadap masalah korupsi. Hal tersebut terlihat dalam penanganan laporan KAKP pada Inspektorat DKI Jakarta terkait dua kasus dugaan korupsi sekolah dan penyusunan RAD PK (Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi).

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP tahun 2009 tidak ada kemajuan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional mempertahankan prestasinya dengan nilai predikat B atau baik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Selasa (23/3), mengatakan, memang ada instansi yang nilainya naik, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang naik dari nilai CC (cukup baik) menjadi baik.

Tidak banyak yang mengira, acara minum kopi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan wartawan, Senin (22/3), menjadi momen perpisahan. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean hari itu mengakhiri tugasnya.

KPK Masih Lakukan Verifikasi terhadap Kekayaan Hadi Purnomo

Sekitar 94 persen dari Rp 38,8 miliar total kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo berasal dari hibah orangtua dan kerabatnya. Hibah itu berupa tanah yang diperolehnya sejak tahun 1980-an.

”Dari Rp 38,8 miliar harta saya, dari hibah sekitar Rp 36 miliar. Sebagian besar berupa harta tak bergerak,” kata Hadi saat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/3).

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, T Muhammad Nurlif, akan dinonaktifkan jika statusnya dalam perkara dugaan suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom tahun 2004 menjadi tersangka. Sejauh ini, Nurlif yang diduga ikut menerima cek perjalanan senilai Rp 550 juta masih menjadi saksi.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo kepada wartawan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (23/3), mengatakan, sejauh ini, BPK belum memberikan sanksi apa pun kepada anggotanya. Nurlif mengaku menerima cek perjalanan senilai Rp 550 juta.

Indonesia Corruption Watch menyarankan, pasca-berhentinya Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah dan DPR tidak perlu mencari orang baru. Empat unsur pimpinan KPK yang ada saat ini cukup efektif menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa (23/3).

Polri Tetapkan Susno Duadji sebagai Tersangka

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang diungkapkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji. Susno mengungkap dugaan makelar kasus terkait dana Rp 25 miliar di Markas Besar Polri.

Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menonaktifkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Dukungan itu, antara lain, datang dari ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra; anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; pengamat ekonomi, Faisal Basri; Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Khatibul Umam Wiranu yang juga anggota Komisi II DPR; serta Sekretaris Jenderal PP Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain.

Kemendagri bertekad meminimalkan potensi korupsi pada proyek sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Karena itu, kementerian tersebut menggandeng BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit proyek SIAK.

''Ini hasil rapat terakhir dengan Wapres. Saya minta diaudit. Akhirnya, Wapres menugasi BPKP untuk mengaudit pelaksanaan program ini,'' kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta kemarin (23/3).