Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau hanya berkutat pada Ibrahim (hakim Pengadilan Tinggi Urusan Tata Negara/PT TUN) dan Adner Sirait (pengacara PT Sabar Ganda) dalam kasus suap. Lembaga antikorupsi itu segera memeriksa Arifin Marpaung dan Santer Sitorus, dua hakim anggota rekan Ibrahim.

''KPK akan menyelidiki apakah kasus suap berhenti pada dua orang itu,'' kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Jakarta kemarin (4/4).

Pengungkap kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Komjen Susno Duadji, gemas dengan penanganan perkara yang dianggapnya masih sebatas menyentuh para aktor kecil.

Dalam beberapa hari ke depan mantan Kabareskrim Mabes Polri itu akan membuka nama sutradara utama kasus mafia pajak tersebut. Nama ini diduga terkait dengan mantan petinggi Polri.

Kuasa hukum Susno Duadji, Zul Armain, menjelaskan bahwa kliennya akan memberikan data itu kepada pihak yang dipercayainya. ''Mungkin satu atau dua hari lagi,'' katanya saat dihubungi kemarin (4/4).

KEBERHASILAN Satgas Mafia Hukum dan Polri membawa pulang Gayus Tambunan ke Tanah Air dari tempat pelariannya di Singapura dan ditetapkan sebagai buron, akhirnya membuka polemik maupun harapan publik. Koruptor-koruptor kelas kakap yang kini ada di luar negeri supaya bisa dibawa ke Indonesia.

Penangkapan David Nusa Wijaya, terpidana delapan tahun penjara kasus BLBI Bank Servitia Rp1,3 triliun di San Fransisco oleh Tim Pemburu Koruptor,  13 Juni 2006, juga pernah memberi asa serupa.

Sekali lagi negeri ini dihebohkan kasus korupsi. Gayus Tambunan, pegawai golongan III A Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan, kembali menambah daftar nama koruptor terkenal di negeri ini. Dia diduga menjadi makelar kasus pajak, sekaligus pemilik rekening Rp 25 miliar plus rumah mewah di kawasan elite Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumlah kekayaaan yang tidak lazim diperoleh seorang pegawai muda golongan III A.

Dahsyatnya lagi, mafia pajak terkait 149 perusahaan besar itu diduga melibatkan jenderal berbintang di Mabes Polri.

"Ini kemenangan seluruh rakyat Indonesia”.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Beleid itu dinyatakan tak berlaku lagi karena menimbulkan sederet masalah baru dalam dunia pendidikan dan melanggar sejumlah ketentuan dalam konstitusi.

Kejaksaan Agung menjanjikan waktu 14 hari.

Kejaksaan Agung menargetkan berkas kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group milik taipan Sukanto Tanoto masuk penuntutan dalam waktu 14 hari. Empat berkas tersangka utama penggelapan pajak segera disidangkan di pengadilan setelah berkas rampung.

Wakil Presiden meminta agar kasus ini dituntaskan.

Direktorat Jenderal Pajak akan bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian untuk memeriksa Gayus Halomoan P. Tambunan dalam mengusut dugaan praktek makelar kasus pajak.

Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo mengatakan, dalam pemeriksaan itu pihaknya akan berfokus pada sejumlah persoalan. Misalnya, kesaksian palsu Andi Kosasih, yang mengaku sebagai pemilik dana di rekening Gayus, serta kaitan antara modus kejahatan dan jabatan Gayus saat menjadi pegawai Pajak.

MILANA Anggraeni tak bisa membiarkan suaminya sendirian di negeri orang. Ia menyusul Gayus Halomoan Tambunan, suaminya itu, yang kini jadi tersangka makelar kasus pajak miliaran rupiah, dalam dua kali perjalanan ke Singapura.

Pertama, perempuan yang kerap disapa Rani itu berangkat ke Singapura pada 26 Maret lalu bersama ketiga anaknya. Hanya dua hari Rani berada di sana. Pada 28 Maret ia menuju Batam via pelabuhan laut. “Kami belum dapat informasi kapan dia kembali lagi ke Singapura,” kata juru bicara Kedutaan Besar RI di Singapura, Yayan G.H. Mulyana, kemarin.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja mengatakan, lima jaksa yang menangani perkara dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan akan diperiksa mulai pekan depan. “Surat perintah pemeriksaannya sudah ada," ujar Hamzah di gedung Kejaksaan Agung kemarin.

Kelima jaksa itu adalah empat jaksa peneliti, Cyrus Sinaga, Fadil Regan, Ika Safitri, dan Eka Kurni; serta satu jaksa penuntut umum, Nasran Aziz.

Terbongkarnya praktek tak terpuji dalam penanganan kasus yang melibatkan pegawai Pajak sungguh memalukan dan memprihatinkan. Ternyata mafia hukum masih sangat marak dan mafia kasus tetap "bergentayangan" mengikuti langkah para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Tak terbantahkan lagi, penyuapan gencar dilakukan para mafia kasus untuk memuluskan proses hukum para pelaku kejahatan agar terhindar dari jerat hukum.