Kementerian Hukum Diminta Tangani Semua Rutan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum meminta agar semua rumah tahanan secara de facto--tak cuma de jure--dikendalikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya, mengefektifkan pengawasan dan pengelolaan semua rumah tahanan cabang yang selama ini di bawah Kejaksaan dan Kepolisian.

Permintaan itu menyusul kaburnya terdakwa mafia pajak Gayus Halomoan P. Tambunan ke Bali, dua pekan lalu. "Kemudahan bagi tahanan untuk keluar secara ilegal bukan hal baru," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Santosa, kemarin via surat elektronik.

Bersaksi Soal Grup Bakrie

1. Alif Kuncoro, terpidana penyuapan penyidik Kompol Arafat Enanie, bersaksi di persidangan Gayus, 10 November 2010. Ia mengakui, adiknya, Imam Cahyo Maliki (konsultan pajak), berteman akrab dengan Denny Adrianz (Vice President Finance PT Bumi Resources). “Awal Imam masuk ke dunia kerja, dia satu kantor dengan Denny di daerah Lippo Karawaci.” Sedangkan dengan Gayus, Alif mengaku berteman sejak 2007. Rantai pertemanan inilah yang diduga menghubungkan Gayus dengan Grup Bakrie.

SBY: Ungkap Kepergian Gayus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mempercepat penanganan sekaligus mengungkap latar belakang kepergian bekas pegawai pajak yang terlibat mafia hukum, Gayus HP Tambunan, ke Bali. Presiden prihatin karena rasa keadilan masyarakat masih terusik.

Kasus kepergian Gayus menonton turnamen tenis di Nusa Dua, Bali, pekan silam, menjadi pembahasan utama dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/11). Masalah lain yang juga dibahas adalah kasus vonis anggota DPR, Misbakhun, yang dinilai ringan.

KPK Sita Brankas dan Dokumen Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita barang dan dokumen terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Dalam penggeledahan di rumah Syamsul Arifin di Jalan Suka Darma Nomor 12 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Medan, Senin (15/11), Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain menyita dokumen perusahaan ternak sapi dan brankas milik Syamsul.

Wali Kota Bekasi Tersangka Tiga Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Mohamad sebagai tersangka untuk tiga kasus korupsi.

Ketiga kasus itu adalah dugaan penyuapan dalam perolehan Adipura 2010, penyuapan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010, serta penyalahgunaan APBD tahun 2009.

Penetapan status Mochtar Mohamad sebagai tersangka disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto di Jakarta, Selasa (16/11).

Miranda Dicegah ke Luar Negeri

Miranda Swaray Goeltom dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu terkait perkara dugaan pemberian suap berupa cek perjalanan kepada anggota DPR saat pemilihan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

”Pencegahan dilakukan agar (Miranda) gampang diperiksa,” kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto di Jakarta, Selasa (16/11). Ditanya apakah selama ini Miranda tidak kooperatif, Bibit mengatakan, ”Beberapa kali dia ke luar negeri.”

Perkara Gubernur Bengkulu; Presiden Diminta Tegur Kejaksaan Agung

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menegur pimpinan Kejaksaan Agung. Alasannya, Kejagung tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan untuk segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.

Vonis Misbakhun dan Kasus Gayus Dibahas di Kabinet

Vonis hukuman untuk anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M Misbakhun, yang jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Persoalan Misbakhun dan kasus Gayus Tambunan merupakan dua isu terkait penegakan hukum yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/11).

Mereka (Diduga) Masih Saja Gaduh dan Sekadar Membela yang Bayar...

PROFESI ADVOKAT
Setidaknya ada tiga hal yang masih dikeluhkan masyarakat pada advokat. Pertama, mereka kurang peduli dengan persoalan bangsa. Kedua, advokat hanya ramai saat menggelar perebutan ketua umum organisasinya. Ketiga, advokat cuma membela yang membayar.

Jaksa Tuntut Lambertus

Terdakwa perkara dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi, yang terkait dengan perkara mafia hukum Gayus HP Tambunan, Lambertus Palang Ama, dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Tim jaksa penuntut umum menilai, Lambertus terbukti berperan dalam pembuatan surat perjanjian kerja sama fiktif antara pengusaha Andi Kosasih dan Gayus Tambunan.

Subscribe to Subscribe to