Press Release Koalisi Anti Korupsi Pendidikan

Inilah sebuah tragedi sekaligus ironi dalam tata kelola pemerintahan kita. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa pada 2010, kasus korupsi keuangan daerah menempati urutan pertama dari tren korupsi di Indonesia, dengan aktor utamanya para kepala daerah dan mantan kepala daerah. Sementara tahun sebelumnya, 2009, tren korupsi didominasi oleh anggota DPRD. Persemaian demokrasi lokal pun terancam gagal.

Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.

Sun Tzu

Untuk memenangkan perang diperlukan strategi. Ini hal yang jelas dan tidak perlu diperdebatkan.

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada Desember 2009 menyatakan perang melawan korupsi, logika mengatakan bahwa Presiden tentu sudah memiliki strategi khusus untuk memenangkan perang tersebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW), beserta sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (24/11) siang mendatangi kantor Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di jalan Veteran, Jakarta. Koalisi menyampaikan surat terbuka, meminta Satgas mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil-alih penanganan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan.

Bupati Boven Digoel, Papua, terpilih, Yusak Yaluwo, meminta dilantik sebagai bupati setelah menang dalam pemilu kepala daerah pada Agustus 2010.

Permintaan pelantikan Yusak disampaikan pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (26/11) di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Tarik-menarik tentang pengganti Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung sempat memanas, September lalu. Sebanyak 8.479 anggota Persatuan Jaksa Indonesia menyampaikan aspirasi agar Jaksa Agung yang baru berasal dari jaksa karier (Kompas, 18/9). Sebaliknya, sejumlah aktivis antikorupsi berharap Jaksa Agung baru berasal dari kalangan nonkarier.

Jajaran Kejaksaan Agung menyambut baik terpilihnya Basrief Arief menjadi Jaksa Agung menggantikan Hendarman Supandji. Sebagai mantan jaksa, selain berpengalaman, Basrief menjadi figur pemersatu kejaksaan pula.

”Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih yang terbaik dan berpengalaman,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap, Kamis (25/11).

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2004-2009 sebagai tersangka korupsi penggunaan dana tunjangan operasional senilai Rp 20 miliar.

Dalam kasus ini, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2005, negara dirugikan sekitar Rp 2,6 miliar. Sebagian tersangka telah mengembalikan uang dengan total nilai sekitar Rp 2 miliar.

Bertempat diruang sidang Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Jl. Meruya Selatan No.1 tadi siang (25/10) telah dilaksanakan sidang sangketa informasi antara pemohon Indonesia Corruption Watch (ICW) dan termohon Kepala SMPN 190 Jakarta, Kepala SMPN 95, Kepala SMPN 69 dan Kepala SMPN 28 Jakarta terkait dengan sengketa dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) serta salinan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gagal mendatangkan Nunun Nurbaety sebagai saksi dugaan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. KPK memanggil dokter Nunun, Andreas Harry, untuk memberikan keterangan mengenai kondisi kesehatan pasiennya itu.

Harry memenuhi panggilan KPK, Kamis (25/11). Dia menyerahkan rekam medik Nunun hingga Maret 2010. Namun, Nunun, yang juga dipanggil KPK, kembali mangkir.