Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gayus Lumbuun, menilai, pemerintah kurang serius mengoptimalkan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama di bidang penindakan pidana korupsi. Hal itu terlihat dari lambannya pelantikan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK. Padahal, Komisi III DPR sudah memilih Busyro sebagai Ketua KPK sejak 25 November 2010.

”Jika baru pada tahun 2011 Busyro mulai dapat bekerja, berarti dia hanya dapat beberapa bulan bekerja karena pada akhir 2011 harus mengakhiri jabatannya. Jika keadaannya demikian, apakah tidak sebaiknya jika dahulu pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar itu diseleksi bersama-sama dengan seleksi untuk mencari empat pengganti pimpinan KPK lainnya?” kata Gayus di Jakarta, Rabu (15/12).

Ketua Komisi Yudisial M Busyro Muqoddas terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi melalui voting di Komisi III DPR di Jakarta, 25 November. DPR juga memutuskan Busyro menjabat hanya setahun. Busyro Muqoddas pada 2 Desember datang ke kantor barunya. Ia bertemu dengan unsur pimpinan dan staf KPK untuk memahami mekanisme kerja dan memetakan masalah di lembaga antikorupsi itu (Kompas, 3/12).

Masih Ketua KY
Namun, anggota Komisi Yudisial (KY), Soekotjo Soeparto, secara terpisah memastikan bahwa Busyro Muqoddas saat ini masih memimpin Komisi Yudisial. ”Ia sekarang masih di KY. Siang tadi saja kami menggelar rapat pleno KY yang hasilnya merekomendasikan pemecatan seorang hakim yang mengaku menerima uang,” ujar Soekotjo.

Direktur Indonesia Legal Roundtable Asep Rahmat Fajar meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melantik Busyro Muqoddas. Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak segera melantik Ketua KPK terpilih. ”Apalagi, terkait waktu yang semakin berjalan terus, masa bakti akan semakin singkat,” kata Asep.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu, mengemukakan, keputusan Presiden untuk pelantikan Busyro Muqoddas sudah keluar.

”Pelantikan (Busyro) segera setelah kunjungan kerja Presiden dari Jatim dan Jateng,” kata Sudi. (nwo/ana/day)
Sumber: Kompas, 16 Desember 2010