Perkongsian Muhammad Nazaruddin dengan Muhammad Nasir memiliki jejak panjang. Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, kedua politikus bersaudara itu pernah mendirikan sejumlah perusahaan yang kini bermasalah dengan hukum.

Nazaruddin dan Nasir antara lain pernah tercatat sebagai pendiri, pemegang saham, dan pengurus PT Anak Negeri, PT Mahkota Negara, serta PT Anugrah Nusantara. Tiga perusahaan ini bolak-balik diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terkait kasus korupsi.

Bendahara umum nonaktif Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali tak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.

Dia dijadwalkan dimintai keterangan sebagai saksi untuk kasus suap Rp 3,2 miliar dalam proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Tapi dia mangkir. "Penyidik akan kembali memanggil Nazaruddin," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Johan tak menyebutkan kapan panggilan kedua dilayangkan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses tender pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Jika ada dugaan penyelewengan laporkan ke penegak hukum.

“Kita sejak awal komitmen agar tender-tender e-KTP ini dilakukan dengan benar, transparan, sesuai aturan yang berlaku. Malah,kita ajak semua pihak ikut mengawasinya. KPK, BPK, PPATK, termasuk ICW juga,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR di Jakarta kemarin.

Kalangan pegiat antikorupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ragu memeriksa semua orang dekat Muhammad Nazaruddin, termasuk Muhammad Nasir, adik Nazaruddin, di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

"Tidak ada alasan untuk tidak memeriksanya," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi tadi malam.

Menurut Zainal, KPK bisa memeriksa Nasir dalam dugaan suap wisma atlet atau dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional. "Siapa pun yang dianggap mengetahui atau dekat harus diperiksa," ujar Zainal.

Komisi III DPR mendesak KPK tidak hanya terfokus pada pemeriksaan mantan hakim Syarifuddin Umar terkait dugaan penerimaan suap dalam proses kepailitan perusahaan garmen PT Skycamping Indonesia (SCI).

Pihak-pihak lain seperti kolega dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Syahrial Sidik juga harus dimintai keterangan terkait dugaan suap tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai,rangkaian mafia hukum di lembaga peradilan sudah sangat mengakar kuat.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo berjanji,dirinya akan memilih calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tidak diragukan lagi.

Nama- nama yang dipilih itu,jelasnya, akan diajukan untuk menggantikan Komjen Pol Ito Sumardi yang memasuki masa pensiun pada akhir Juni 2011. Karena itu, Kapolri meminta agar semua pihak sabar menunggu pertimbangan dan keputusannya dalam memilih nama-nama tersebut.“Tunggulah, berakhirnya masih akhir bulan ini,” tegas Timur di selasela rapat kerja dengan DPR di Jakarta kemarin.

Dua kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini semakin membuka mata publik, dan mengonfirmasi kotornya institusi politik dan lembaga penegak hukum seperti pengadilan.

Tiga tersangka suap dalam kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan seorang hakim berinisial ‘S’ ditangkap tangan oleh KPK. Biasanya KPK akan menggunakan pasal-pasal suap dan gratifikasi untuk menjerat kasus-kasus seperti ini. Di Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Pasal 5,6,11,12, 12B, dan Pasal 13.

Advokat senior Bambang Widjojanto masih belum mengambil keputusan untuk menentukan sikap mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011. "Banyak pertanyaan itu, saya saat ini masih memikirkan dorongan dari teman-teman dan belum menentukan sikap apakah maju atau tidak mencalonkan diri," paparnya di Jakarta, Senin (13/6).

Advokat dengan panggilan akrab "BW" ini juga mengakui, saat ini masih deg-degan dengan berbagai dorongan dari beberapa pihak yang menginginkan dirinya kembali mencalonkan menjadi Ketua KPK.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, Senin (13/6) menolak menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, dia menganggap salah satu penyidik yang akan memeriksanya tidak adil.
”Saya menghentikan pemeriksaan karena ada gangguan yang sifatnya sangat memojokkan saya,” kata tersangka kasus suap kasus kepailitan PT Sky Camping Indonesia (SCI) itu di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Syarifuddin menjelaskan, salah satu penyidik dinilai memihak kepada seorang kurator. Padahal, dia pernah mengusulkan agar kurator itu diganti.

Disimpan di Bank, Bunga Tak Diketahui

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 belum menyerahkan dana bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota yang nominalnya mencapai Rp 540 miliar.

Akibat tidak diserahkannya dana itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Provinsi Jateng tahun 2010 mencapai Rp 1,232 triliun.
Ironisnya, dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), dana untuk daerah itu justru didepositokan di 11 bank.