Government Watch (Gowa) mensinyalir tender proyek e-KTP yang dilakukan DirektoratAdministrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sarat kolusi dan nepotisme, apalagi yang menjadi pemenang tender e-KTP adalah konsorsium PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia).

“Gowa menilai penetapan Konsorsium PNRI dan Astra Graphia patut diduga merupakan hasil kolusi dan bertentangan dengan PP No 54/2010, karena kedua perusahaan tersebut menawarkan produk AFIS bermerek serupa; yaitu merek L1 Identity Solutions.

Rumah di Jalan Pejaten Barat Raya, Jakarta Selatan, itu terlihat sedikit aneh. Bangunan megah dan mentereng di antara rumah lainnya tersebut tidak bernomor. "Dulu ada nomornya," kata Tobar, penjaga toko kelontong di dekat rumah itu.

Inilah tempat tinggal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sebelumnya, di pagar rumah tertera angka 7. Namun, sejak kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang mencuat dan menyeret nama Nazaruddin, nomor itu hilang. "Diganti atau bagaimana, saya juga tidak tahu," Tobar menambahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Neneng Sriwahyuni, istri bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, hari ini. Hingga berita ini diturunkan, komisi antikorupsi itu belum bisa memastikan kehadiran Neneng ataupun Nazaruddin, yang diketahui berada di Singapura sejak sejak 23 Mei lalu.

"Sampai saat ini belum dapat konfirmasi," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta perwakilan RI di seluruh dunia untuk melacak keberadaan Nunun Nurbaeti, tersangka dugaan suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memburunya. “Sudah ada koordinasi agar ada upaya untuk mencari keberadaan Nunun,” ujar Patrialis di Jakarta kemarin. Patrialis mengaku belum mengetahui adanya kabar Nunun menggunakan paspor milik keponakannya.

= PPATK diharapkan Bantu KPK Jerat Kasus “Nazaruddin” dan Hakim 'S' dengan Pencucian Uang
Rilis Media

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya memberantas korupsi di Indonesia laksana langkah antiteori dalam permainan catur. Suatu langkah kejut (shocking move), yang sepertinya bagus, tapi tidak benar menurut sistem. Tindakan demikian memang khas Indonesia, karena salah satu karakter negatif manusia Indonesia adalah tidak serius memikirkan dan mendesain suatu tindakan melalui studi sistemik, mendalam, dan komprehensif. Reaktif, instan, dan asal jadi, itulah ciri khas tindakan kepemerintahan Indonesia di semua sektor, yang merupakan penyebab bangsa ini nista dan terlunta.

Semangat menjunjung kepentingan nasional dalam kontrak karya antara Newmont Mining dengan Pemerintah Indonesia pada 1986 ternyata berbuntut kisruh. Bermula dari kisruh di Badan Arbitrase Internasional hingga ke persoalan siapa yang paling berhak atas divestasi terakhir sebesar 7% saham Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Keberadaan Nunun Nurbaeti Darajatun, tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, masih misterius. Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ditengarai berada di Kamboja.

KPK telah mengirim permohonan red notice atas istri mantan Wakil Kapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu kepada Polri, Rabu (8/6). Selanjutnya Polri akan mendaftarkan buron tersebut ke markas International Criminal Police Organization (ICPO) di Prancis.

Suap Wisma Atlet SEA Games
Istri Nazaruddin Dicegah ke LN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan fakta ada 5-6 orang terlibat dalam 13 transaksi mencurigakan dalam dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011.

Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Sekretaris Menpora Wafid Muharam, direktur marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris selaku kontraktor proyek, serta broker proyek Mindo Rosalina Manullang.

HAKIM Syarifuddin Umar mungkin tak bisa disentuh KPK bila ia punya beking politik mumpuni. Tapi publik telah mendapat pendalaman pemahaman mengenai konflik kepentingan kekuasaan dalam penegakan hukum oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, baru-baru ini. Seusai bersilahturahmi dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar di ruang tahanannya, Jimly menggambarkan Antasari sebagai korban peradilan sesat.