Press Release Indonesia Corruption Watch
Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 340 milyar untuk hibah dan Rp. 51 milyar untuk program bantuan sosial (bansos). Hibah disalurkan kepada 221 organisasi dan forum yang dibentuk masyarakat maupun instansi negara. sedangkan bansos disebarkan kepada 160 lembaga.
NEGARA RI ADALAH NEGARA HUKUM : BUKAN NEGARA IZIN
Pernyataan Pers
Praktek korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat .
Bahwa semakin jelas ada upaya-upaya sistematis menghancurkan KPK beserta seluruh unsurnya.
Bahwa semakin jelas ada pertalian dan kejahatan kolektif yang dilakukan justru oleh para pemimpin politik yang seharusnya melindungi negara dan bangsa. Pemimpin politik secara demonstratif menunjukkan keberpihakan kepada para koruptor yang nyata-nyata telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan rakyat indonesia.
Pernyataan Pers Bersama Greenomics Indonesia dan Indonesia Corruption Watch
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) saat ini sedang melakukan proses sertifikasi terhadap grup sawit Golden Agri Resources Ltd (GAR/Grup Sinar Mas) dan anak-anak perusahaan sawitnya. Langkah RSPO ini diketahui setelah munculnya siaran pers yang berlogo GAR dan anak usahanya PT SMART tertanggal 10 Agustus 2011, yang memberitahukan ke publik bahwa RSPO akan melanjutkan proses sertifikasi terhadap GAR.
Berdasarkan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi oleh APH selama tahun 2011, diketahui bahwa terdapat setidaknya 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1053 orang dan potensi kerugian negara sebesar Rp. 2,169 Triliun.
Jika dibandingkan dengan tren penegakan hukum tahun sebelumnya, terjadi penurunan angka meskipun tidak terlalu signifikan, dimana jumlah kasus korupsi yang pernah ditangani pada tahun 2010 mencapai 448 kasus dengan jumlah tersangka 1157 orang dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp. 3,7 triliun.
Kewajiban melaporkan harta kekayaan tidak hanya berlaku pada pejabat penyelenggara negara. Transparansi ini akan diberlakukan juga kepada seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai badan usaha milik negara.
Dengan alasan untuk memudahkan anggota DPR menyerap aspirasi rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berubah haluan menjadi mendukung pembangunan gedung baru DPR RI. Sebelumnya, KPK termasuk pihak yang tidak sepakat dengan pembangunan gedung baru tersebut.
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng kembali menetapkan dua tersangka dugaan korupsi di Bank Jateng unit Syariah (BJS) Semarang. Keduanya adalah pejabat di BJS Semarang. Staf Analis Pembiayaan, Muhamad Wahyu Wibowo dan Kepala Seksi Usaha, Ahmadun.
”Saat ini dua tersangka sedang diperiksa,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ali Mukartono Senin (5/12).
Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejati tidak melakukan penahanan. ”Kami belum menahan kedua tersangka. Kami sedang mendalami keterlibatan mereka,” lanjut Ali.
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai menyidik kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP di daerah.
“Tujuan (pemeriksaan) ke daerah percontohan itu untuk melihat kualifikasi barang yang ada, apakah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Kejagung, Senin (5/12).
Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.
Dia melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah di Jawa Barat. “Saya menemukan dana bansos disunat 50 persen. Saya punya data. Walaupun ini masalah kecil, tapi total (dana bansos) seluruh Indonesia kan Rp 300 triliun,” kata Yusuf kepada pers.
Mantan anggota Majelis Syuro PKS itu menjelaskan, Jawa Barat kebagian dana bansos dan hibah Rp 836 miliar. Yusuf menduga dana tersebut dipotong separuh.
