Press Release

Kinerja penyidikan kasus korupsi oleh APH pada semester 1 2015 mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena penurunan berkurangnya kuantitas dan kualitas kasus yang disidik oleh KPK. Sampai semester awal 2015 ini, APH hanya mampu menaikkan 50,6 persen dari total 2.477 kasus korupsi pada tahap penyidikan ke penuntutan. APH juga masih belum berhasil menyidik semua temuan yang memiliki unsur pidana korupsi yang ditemukan BPK RI dan BPKP senilai Rp 59,8 triliun.

Jakarta, antikorupsi.org (15/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendatangi kantor pusat dakwah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (14/09/2015). Selain memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar  Nashir yang terpilih dalam Muktamar ke-47, koalisi juga menyambung kembali tali silaturahmi dan memperkuat gerakan antikorupsi dalam jihad melawan korupsi.

Jakarta, antikorupsi.org (15/09/2015) – Menurunnya tren kinerja penindakan kasus korupsi dari segi kerugian negara pada tahun 2015 semester I banyak disebabkan oleh menurunnya kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/09/2015).

Jakarta, antikorupsi.org (15/9/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penyidikan kasus korupsi 2015 semester I. Ada temuan menarik dalam kajian ini. Kinerja kepolisian paling buruk diantara dua lembaga penegak hukum lain. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki banyak kasus korupsi yang masih mangkrak.

POKOK BERITA:

“ICW Lihat Kinerja KPK Mulai Menurun”

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/14/icw-lihat-kinerja-kpk-mulai-menurun

Tribun, Senin, 14 September 2015

Jakarta, antikorupsi.org (11/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor pertahanan mendatangi Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Sekretariat Negara, Kamis (10/09/2015). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan kecenderungan menguatnya keterlibatan Tentara Republik Indonesia (TNI) dalam ranah urusan sipil yang melanggar hukum selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

IN-DEPTH ANALYSIS

Babak Baru Korupsi Pengelolaan Dana Ibadah Haji

Proses persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana ibadah haji, semakin menarik. Pada tahap eksepsi, terdakwa Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menyebut nama Abdul Kadir Karding (31/8). Karding adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.

Tidak banyak yang mengenal sosok Jull Takaliuang. Aktivis perempuan dari Selawesi Utara, ini tidak menyangka akan terpilih oleh United Nation Development Program (UNDP) menjadi perwakilan Indonesia dalam menerima penghargaan dari N-Peace Award 2015, dalam kategori Untold Stories: Women Transforming their Communities.Nantinya penghargaan tersebut akan diserahkan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama delegasi aktivis dari berbagai negara pada tanggal 19-20 Oktober 2015 mendatang.

POKOK BERITA:

“Studi Komprehensif Korupsi Diperlukan”

http://print.kompas.com/baca/2015/09/10/Studi-Komprehensif-Korupsi-Diperlukan

Kompas, Kamis, 10 September 2015

POKOK BERITA:

“2 Kasus Korupsi di Karimun Ini Diserahkan ke PN Tipikor Tanjungpinang”

http://batamnews.co.id/berita-6559-2-kasus-korupsi-di-karimun-ini-diserahkan-ke-pn-tipikor-tanjungpinang.html – Batam News, Rabu, 9 September 2015