POKOK BERITA:

“ICW Lihat Kinerja KPK Mulai Menurun”

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/14/icw-lihat-kinerja-kpk-mulai-menurun

Tribun, Senin, 14 September 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun. Indikasinya, banyak kasus mandeg di tingkat penyidikan dan belum sampai tingkat penuntutan.

“O.C. Kaligis Gugat KPK ke Mahkamah Konstitusi”

http://koran.tempo.co/konten/2015/09/12/382501/OC-Kaligis-Gugat-KPK-ke-Mahkamah-Konstitusi - Tempo, Sabtu, 12 September 2015

Otto Cornelis Kaligis, tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengajukan tiga uji materi sekaligus ke Mahkamah Konstitusi. Sasarannya adalah Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Pejabat Korup Tetap Tak Aman”

http://print.kompas.com/baca/2015/09/14/Pejabat-Korup-Tetap-Tak-Aman

Kompas, Senin, 14 September 2015

Meskipun pemerintah menerbitkan peraturan agar pejabat pengadaan barang dan jasa lepas dari jeratan delik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan itu tidak akan membuat pejabat korup dapat berlindung dengan aman.

“Keluarkan Delik Korupsi dari KUHP”

http://print.kompas.com/baca/2015/09/14/Keluarkan-Delik-Korupsi-dari-KUHP - Kompas, Senin, 14September 2015

Indonesia Corruption Watch mendesak agar delik korupsi dikeluarkan dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila delik tersebut dimasukkan, tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat khususnya. Hal ini berdampak pada penanganannya yang akan serupa dengan penanganan tindak pidana pada umumnya.

“DPR Wacanakan Hak Angket Usut Pelindo”

Media Indonesia, Sabtu, 12 September 2015

Pembentukan Pansus Pelindo telah disepakati seluruh fraksi di Komisi III. Pembentukan Pansus diarahkan menjadi lintas komisi. Namun, Wakil Ketua DPR RI mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket.

“Transparansi Anggaran Cegah Korupsi”

Media Indonesia, Senin, 14 September 2015

Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah terus membuka akses anggaran terhadap masyarakat. Menurutnya, transparansi anggaran akan membantu masyarakat ikut terlibat mencegah korupsi.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 14 September 2015