Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar membantah telah menghamburkan dana dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagaimana dituduhkan Kepala Seksi Verifikasi Pelaksana Anggaran Bandung II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Sudradjat.
Meski sudah hampir habis masa jabatannya, ternyata baru 0,01 persen anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah yang telah melaporkan kekayaannya. Dari 11.000 anggota DPR dan DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya, ternyata baru 163 orang yang telah melaporkan kekayaannya. Bahkan, di tingkat pusat, baru 78 anggota MPR dan DPR yang telah melaporkan kekayaannya dari 1.000 orang anggota MPR/DPR.
Skandal-skandal korupsi yang berkepanjangan mengecewakan hati rakyat. Perlawanan rakyat atau kudeta dapat saja muncul kembali di beberapa negara. Partai-partai politik yang merupakan benteng utama sistem demokrasi sedang digoyang oleh kebobrokannya dan kian dikutuk oleh warga yang ingin menjauhkan diri dari pengambilan keputusan politik. Tatkala partai politik-partai politik ditinggalkan, demokrasi menghadapi risiko menjadi suatu sistem yang lumpuh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelesaikan pemeriksaan kekayaan aset calon presiden dan calon wakil presiden akhir Agustus. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik yang dilakukan tim pemeriksa KPK. Aset yang diperiksa KPK adalah aset milik Hasyim Muzadi, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla, mengaku telah melakukan pengecekan ulang atas seluruh dana yang diterima tim suksesnya untuk keperluan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran pertama. Dia menyebutkan bahwa dana yang dikategorikan fiktif itu senilai sekitar 600 juta. Untuk itu, Kalla akan memberikan klarifikasi kepada publik mengenai dana yang dikategorikan oleh Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch sebagai dana fiktif tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengirim surat kepada capres PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyelesaikan pemutakhiran laporan kekayaan penyelenggara negara (LKPN) terbaru.
Indonesia kini mendapat sebutan bergengsi sebagai negara demokrasi ketiga terbesar jumlah penduduknya. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yang berhasil mempraktikkan demokrasi dalam sistem politiknya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan mengambil alih penanganan dan pengusutan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD yang dilakukan para anggota DPRD di sejumlah daerah di Tanah Air.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menindaklanjuti hasil temuan lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dana kampanye yang tidak mempunyai identitas yang jelas dari pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pertimbangannya, setelah diinvestigasi ternyata banyak nama penyumbang yang tercantum dalam daftar yang diserahkan ke KPU beberapa waktu lalu itu, fiktif.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Parmono meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin serius mengusut dugaan penyelewengan dana pungutan di Jalan Lingkar Selatan oleh Tim Pemindahan Stockpile Batu Bara (PSBB).
