Polres Kupang
menetapkan 29 mantan anggota DPRD Kota Kupang 1999- 2004 dan dua pejabat penting di lingkungan sekretariat daerah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Mereka diduga terlibat dalam korupsi dana penunjang kegiatan operasional tahun anggaran 2003 dan 2004 senilai Rp 3 Miliar.
Mengapa Perlindungan Terhadap Saksi Penting
Keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara hukum sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses penyelesaian perkara terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas ditengah jalan disebabkan ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran saksi dalam proses penyelesaian perkara selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya perkara-perkara yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi, terutama saksi korban untuk memberikan keterangan saksi kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-tertentu.
Indonesia Corruption Watch melaporkan korupsi pengadaan buku pelajaran yang terjadi di empat daerah, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Batang, Kota Semarang, dan Kabupaten Sleman. Korupsi pengadaan buku pelajaran tersebut, Jumat (18/2), dilaporkan oleh ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
Jika ditanya tentang efektivitas perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia - apakah bisa mengembalikan banyak dana hasil korupsi di luar - jawabannya sulit. Dalam kondisi saat ini, kalaupun perjanjian itu sampai dijalin, niscaya hanya merupakan basa-basi. Perjanjian itu hanya tertuang di sehelai kertas. Sementara realisasinya, susah - kalau tidak dibilang tidak mungkin.
Upaya penanganan kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum mampu menyentuh akar persoalan korupsi itu sendiri. Penegakan hukum dengan membawa para koruptor kemeja hijau adalah persoalan taktis dari penanganan korupsi.
Jika ada dua sarjana hukum, maka akan ada tiga pendapat. Itulah ungkapan yang kerap muncul untuk menggambarkan betapa hukum itu multiperspektif. Dengan demikian, setiap orang selalu punya seleranya sendiri untuk lebih menonjolkan satu aspek sambil mengabaikan aspek lain. Tak terkecuali dalam melihat keberadaan asas retroaktif.
Sebanyak 20 lembaga swadaya masyarakat atau LSM mendesak Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi pada Maret 2005.
Asas tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif) memang merupakan asas yang kontroversial di dalam hukum. Fungsi asas nonretroaktif ini di satu pihak memang menjamin keadilan bagi seseorang agar tidak diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang serta kepastian hukum, tetapi hal itu tidak berarti bisa mengabaikan rasa keadilan orang banyak.
Dewan Perwakilan Daerah berniat membongkar dugaan kasus korupsi yang terjadi di daerah dan penyelesaiannya terbengkalai tidak jelas. Sasaran pertama adalah dugaan penggelembungan dana (mark up) sebesar Rp 20 miliar yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.
Publik diharapkan untuk terus mengawal proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara karena sejauh ini prosesnya cenderung tertutup dan tanpa melibatkan unsur-unsur publik.
