Pemerintah membentuk operation room sebagai tindak lanjut dari pencanangan gerakan pemberantasan korupsi. Pembentukan ini untuk memantau perkembangan pemberantasan korupsi di berbagai kelembagaan pemerintah secara rutin.
Tersangka kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Jawa Timur 1999-2004, IM mengembalikan uang sebesar Rp 195 juta kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum diperiksa, Jumat (7/1). Seperti diketahui Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini tengah memeriksa sebanyak 38 anggota DPRD masa bhakti 1999-2004 sebagai tersangka di mana 16 di antaranya kembali dipilih sebagai anggota dewan untuk masa bakti 2004-2009.
Komisi III DPR berjanji akan memprioritaskan pembahasan RUU Perlindungan Saksi. RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diputuskan tingkat prioritas pembahasannya.
Surat jawaban Nabiel Makarim yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup kepada Menteri Pertanian Bungaran Saragih, 21 September 2001, menjadi penentu kapas transgenik merek Bollgrad produksi Monsanto Company bisa ditanam di Indonesia tanpa melalui amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).
Menyusul pemberitaan mengenai potensi korupsi pascatilang, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Selasa (22/2), terlihat melakukan perbaikan mekanisme pengambilan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Untuk mengambil SIM dan STNK yang disita polisi sebagai barang bukti pelanggaran, masyarakat harus melengkapi dengan bukti pembayaran denda tilang dari Bank BRI.
Kecenderungan pemerintah menunda-nunda terwujudnya pendidikan dasar gratis bagi semua rakyat sama saja dengan menghambat kesempatan bagi kalangan rakyat miskin untuk memperbaiki nasib melalui pendidikan. Sesuai dengan janjinya mewujudkan Indonesia Baru, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla perlu menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas.
Mulutmu adalah harimaumu! Itulah pepatah bijak yang menyadarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Konflik antara DPR dan Kejaksaan Agung (17/2/2005) membenarkan pepatah bijak itu.
Mahkamah Konstitusi harus bersikap transparan dalam menanggapi kritik sejumlah kalangan yang mempertanyakan kejanggalan putusan MK ini. Kejanggalan yang terdapat di dalam pertimbangan MK tersebut bisa terjawab jika terungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik putusan MK atas KPK itu. Perlu ada kesaksian kepada publik akan apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat menjawab pertanyaan publik akan pertimbangan hukum MK yang dinilai banyak kalangan berlebihan.
Praktik politik uang (money politic) mulai tercium menjelang pelaksanaan pilkada di Lamongan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Lamongan, Achmad Sirojudin. Praktik tersebut terindikasikan dilakukan oleh para bakal calon bupati (bacabup) atau melalui tim suksesnya, ungkapnya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan rencana pembentukan kelompok kerja terkait dengan penertiban bisnis Tentara Nasional Indonesia, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
