Mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto kemarin diperiksa di Mapolda Jateng. Bambang dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 40 sepeda motor untuk anggota DPRD Sukoharjo senilai Rp 450 juta.
Dalam cerminan demokrasi, kehendak liberalisme terhadap pendapat sungguh harus menjadi bagian dominan suatu negara. Kontrol terhadap produk legislasi antara kekuasaan dan perwakilan rakyat harus menjadi kegiatan supervisi yang rutin, khususnya kontrol terhadap penyimpangan substansi produk itu atau kekeliruan implementasi terhadap penerapan interpretasi produk legislasi.
Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia selalu menjadi pelanggan setia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Tahun lalu, Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil penelitiannya yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 negara terkorup di dunia, naik satu strip dari peringkat ke-6 pada tahun sebelumnya.
Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah karena masalah itu berkaitan erat dengan segala macam persoalan dalam rangkaian sebab-akibat yang rumit.
Ada berbagai perkembangan menarik yang harus dicermati berkaitan dengan korupsi. Justru di tengah desakan melakukan percepatan pemberantasan korupsi dan tuntutan publik untuk segera melakukan penindakan para koruptor, ada sinyal kuat yang berjalan ke arah berlawanan.
Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tegal diduga menerima suap sejumlah rekanan yang menggarap proyek Bencana Alam (BA). Dewan dan pejabat menarik 10 persen dari nilai proyek untuk kantong pribadi. Itu gampang dilakukan, karena penggarapan proyek tak melalui lelang, tetapi penunjukan langsung (PL). Akibatnya sangat rawan KKN.
Potensi hutan Provinsi Maluku yang hilang akibat kegiatan penebangan liar (illegal logging) setiap tahunnya diperkirakan paling sedikit mencapai 20.000 meter kubik kayu. Kerugian negara akibat penebangan hutan secara liar itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Keterbatasan tenaga pemantau dan dana untuk melakukan operasi pemberantasan penebangan liar menyebabkan banyak kekayaan negara tersebut tidak terselamatkan.
Mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, Senin (14/3), diperiksa Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait kasus korupsi dana pengadaan 40 sepeda motor anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukoharjo senilai Rp 450 juta.
Desakan kuat soal perlunya dilakukan audit terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan segera terealisasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini mulai memproses audit tersebut dan diperkirakan selesai sebelum 17 Agustus 2005.
Kejaksaan Agung dinilai ceroboh dalam memeriksa dugaan korupsi dana APHI, yang berdampak pada berpanjang-panjangnya proses pemeriksaan terhadap tersangka. Pasalnya, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum mengetahui kepastian jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut.
