Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa tindakan Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nonaktif, adalah tindak pidana korupsi yang melawan hukum pidana, bukan suatu kebijakan yang masuk dalam lingkup administrasi negara.
Abdulrahman Sabit, mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten, dihukum 3 tahun penjara dan didenda Rp 100 juta oleh Pengadilan Negeri Serang.
Sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah (berdasarkan UU No 22/1999) telah diikuti dengan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama lima tahun terakhir setidaknya berjumlah 128 untuk kabupaten/kota dan enam provinsi. Semua daerah yang dimekarkan itu diproses secara politik yang diusulkan oleh daerah melalui Mendagri dan DPR dengan memperoleh legitimasi dari DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) sebagi lembaga yang dikonsepsikan bersifat independen, kendati praktiknya sering menimbulkan tanda tanya.
Jaksa yang tengah menangani perkara korupsi perlu dipersenjatai, karena tugasnya berisiko besar. Oleh sebab itu, Jaksa Agung akan minta Polri memberi kemudahan izin kepemilikan senjata bagi jaksa.
Kapten Kaspar, Wakil Komandan Sub Detasemen POM TNI-AD Sorong, dijadwalkan diperiksa hari ini sebagai tersangka kasus illegal logging di Teminabuan, Sorong Selatan, Irian Jaya Barat.
Siti Hardiyanti Rukmana membantah menerima suap dari Alvis, produsen tank Scorpion dari Inggris.
Koalisi Perlindungan Saksi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Presiden SBY dan DPR guna membahas RUU Perlindungan Saksi dan membentuk Lembaga Pelindungan Saksi.
Dugaan adanya ketidakberesan dalam proses pembelian Tank Scorpion dari Inggris di era Orde Baru mulai dibahas Komisi I DPR. Hari ini dijadwalkan untuk mendengar kesaksian tokoh-tokoh kunci dalam pembelian alat tempur senilai 160 juta poundsterling (sekitar Rp 2,8 triliun).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution meminta agar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh segera mempercepat proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kontrak pengadaan empat helikopter angkut MI-17 yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan dengan Swift Air & Industrial Supply Pte Ltd, Singapura.
Selama ini, hakim dan personel pengadilan hanya dapat dikenai sanksi jika melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau ketentuan hukum pidana. Peraturan itu dinilai belum memadai untuk diterapkan bagi hakim karena profesi hakim hanya dipandang dalam status PNS saja, padahal profesi hakim lekat dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu dibuat kode etik yang menentukan apakah perilaku hakim melanggar etika profesi atau tidak.
