Hampir di setiap forum workshop LSM, nama Paolo Freire kerap muncul sebagai rujukan pemikiran tentang gerakan partisipatif dalam memperbaiki struktur sosial. Freire bukan akademisi borjuis. Ia tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi turun ke tengah kemiskinan, buta huruf, sikap introvert masyarakat level rendah Brasil yang dikepung mitos kekuasaan dan modal.
Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat panggilan atas diri Hamid Awaluddin, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara bersamaan, KPK juga melayangkan surat pemberitahuan pemeriksaan atas diri Hamid kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mulai Senin (6/6) melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 14 calon anggota Komisi Yudisial. Karena waktu terbatas, uji kemampuan dan kepatutan hari pertama, Senin malam, tersebut baru diikuti empat calon, yakni Prof Dr Ahmad Sutarmadi (akademisi hukum), Benjamin Mangkoedilaga (mantan hakim agung), Prof Dr Chatamarradjid SH MH (akademisi hukum), dan Irianto Subiakto (praktisi hukum).
Kebanyakan media massa baik cetak maupun elektronik hingga kini belum menyadari pentingnya Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Akibatnya, media yang sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam upaya menggolkan RUU tersebut cenderung bersikap acuh. Padahal, selain penting untuk publik, kebebasan memperoleh informasi adalah jantung bagi kerja media.
Badan Pemeriksa Keuangan mulai menyelidiki adanya tindak pidana korupsi terhadap anggaran dan aset yang berada di bawah pengelolaan Sekretariat Negara. Audit BPK di Sekretariat Negara ditargetkan selesai medio Agustus 2005 untuk kemudian ditindaklanjuti Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Anggota Komisi II DPR Abdul Gafur menyerahkan kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh bukti-bukti korupsi dana darurat sipil (darsip) di Maluku Utara (Malut) sekitar Rp20 miliar yang diduga melibatkan Gubernur Malut Thaib Armayin.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Senin (6/6), telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada mantan Gubernur Jawa Barat periode 1993-2003, R Nuriana, terkait dengan kasus dugaan korupsi dana kapling yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 33 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, mengirimkan surat panggilan kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamid Awaludin untuk menjalani pemeriksaan Kamis (9/6).
Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) C Panitia Anggaran DPR, yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2005, sepakat tentang bantuan pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pusat untuk 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota sebesar Rp Rp834,9 miliar.
Penyidikan dugaan korupsi proyek Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim) terus bergulir. Namun, Kejaksaan Negeri setempat dinilai lamban menyidik skandal Rp3,2 miliar itu.
