Buletin Anti-Korupsi: Update 12-2-2016

POKOK BERITA:


“Eks Plt Pimpinan KPK Sebut Revisi UU Melenceng dari Komitmen Awal”

Pernyataan Sikap: Koalisi Masyarakat Sipil NTB Melawan Korupsi "Menolak Revisi UU KPK"

Pernyataan Sikap

Koalisi Masyarakat Sipil NTB Melawan Korupsi

Menolak Revisi Undang-Undang KPK


UU KPK Belum Saatnya Direvisi
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum saatnya direvisi.
Mabes Polri Penuhi Sebagian Permintaan ICW
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) menyatakan akan penuhi permohonan informasi yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW).
 
Melalui proses mediasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), (11/02), Mabes Polri akan memenuhi permintaan informasi ICW terkait penanganan kasus korupsi.
Sengketa Melawan Mabes Polri dan Kejaksaan, ICW Penuhi Panggilan KIP
Antikorupsi.org, Jakarta, (11/02/16) - Indonesia Corruption Watch (ICW) penuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini terkait perkara sengketa melawan Kejaksaan Agung RI dan Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri).
 
Dalam panggilan KIP, ICW diminta untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal. ICW sebagai pemohon informasi lalu menghadiri dua sidang perkara sengketa tersebut di Kantor KIP, Kamis (11/02).
 
Namun dari pihak yang disengketakan, hanya Mabes Polri yang memenuhi panggilan persidangan.
Buletin Anti-Korupsi: Update 11-2-2016

POKOK BERITA:


“Komitmen Berantas Korupsi Dipertanyakan”

Buletin Anti-Korupsi: Update 10-2-2016

POKOK BERITA:


“Revisi Tetap Dilanjutkan”

Hasil Pemantauan ICW: Hukuman Koruptor Semakin Ringan

Antikorupsi.org, Jakarta, (10/02) – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan tren vonis terhadap koruptor. Dalam pemantauan tersebut, disimpulkan bahwa hukuman terhadap koruptor pada tahun 2015 semakin ringan.

Buletin Anti-Korupsi: Update 9-2-2016

POKOK BERITA:


“Pengadilan Dituding Kerap Hukum Ringan Koruptor”

Dapat Tentangan Revisi UU KPK, Ini Respon Baleg DPR RI

Antikorupsi.org, Jakarta, (09/02) - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mendukung penolakan terhadap Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ia katakan dalam pertemuan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Antikorupsi.

Dalam pertemuan di ruang Baleg DPR RI, Selasa (09/02), ia mengatakan secara pribadi mengatakan tidak setuju atas revisi UU KPK, “Di luar sebagai Ketua Baleg, saya menolak rencana revisi UU KPK,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Subscribe to Subscribe to